Problem UU ITE Dalam Era Demokrasi Digital

  • Bagikan
Problem UU ITE Dalam Era Demokrasi Digital

Liputan4.com

Oleh : Wawan Darmawan
Sekjend HIPPERMAKU

Terbitnya wacana revisi UU ITE yang di gaungkan langsung oleh Presiden Jokowi menuai respon pro/kontra di sejumlah kalangan mahasiswa dan masyarakat. Kontroversi UU ITE bukan kali ini saja terjadi, namun sudah beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan di kalangan Mahasiswa karna penerapannya acapkali kontroversial.

Wawan Darmawan selaku Sekjend PP-HIPPERMAKU Kolaka Utara mengatakan “Data SAFENET¬† menunjukkan bahwa pencemaran nama baik dan penghinaan dalam UU ITE meningkat sejak 2016-2017 yakni bertepatan dengan momentum pilkada DKI Jakarta yang kerap dianggap bahwa pesta demokrasi paling panas sepanjang sejarah Indonesia pasca-reformasi. Data tersebut membuktikan bahwa sentimen fanatisme berujung pada polarisasi menjadi salah satu faktor di balik penerapan kontroversi UU ITE. Yakni polarisasi politik di dunia maya memanas sehingga nyaris kita temukan debat yang bernuansa kebencian di warnai caci maki.” Pungkasnya

“Saat ini kita telah masuk dalam demokrasi virtual, segala praktik politik lebih banyak dilakukan di ranah daring, para elit politik dan masyarakat umum bebas memproduksi opini dan melakukan kampanye politik dan bahkan ada beberapa yang menyatakan langsung mendukung/menolak politisi tertentu melalui media sosial. Sehingga media sosial menjadi arena baru dalam merebut dominasi konteks politik. Namun, semua itu punya konsekuensi yang tidak ringan, bahkan demokrasi virtual punya potensi resiko antara lain, maraknya kampanye negatif, yang bisa saja merujuk kepada hoaks, fitnah dan semburan kebencian, sehingga nilai-nilai demokrasi kita luntur. kritikan berbalut kebencian dan fitnah tumbuh subur layaknya jamur di awal musim penghujan. Demokrasi virtual kita pada akhirnya keruh oleh perseteruan antar masyarakat yang jauh dari tujuan konstruktif. Pada titik ini revisi UU ITE saja tidak akan memadai untuk mengatasi problem tersebut.” Tambah Wawan.

“Kita membutuhkan sebuah gerakan pendidikan politik bagi publik agar tidak gagap dalam mengahadapi demokrasi era digital. kunci dari demokrasi digital adalah warganet yang beradab (civilized netizen). Seperti halnya kunci demokrasi adalah warga yang baik (good citizen) sebagai basis civil society. Di era demokrasi digital publik di tuntut tidak hanya mampu memproduksi opini dan wacana kritis, akan tetapi juga di tuntut agar mampu mengemas dan menyampaikan dengan etis dan elegan. Jika ingin demokrasi kita naik level, civil society harus berkualitas. Jika ingin demokrasi digital naik level, warganet harus beradab. Tanpa pendidikan politik yang memadai, UU ITE akan menuai kontroversi meski telah direvisi berkali-kali.” Tutup Wawan Darmawan.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

31
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

16
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

59
0
0

Kegiatan Soft Opening Wisata Pantai Muara Indah Suak

32
1
0