"MARI SIAPKAN JIWA RAGA UNTUK MENJEMPUT KEAGUNGAN LAILATUL QADAR DAN KITA SEMUA MENJADI PILIHANNYA UNTUK MENDAPATI RAHMAT DAN MAGFIRAH-NYA DAN KEMBALI MENJADI HAMBA YANG DIKASIHI. MARHABAN YA RAMADHAN.""JIKA HATI SEPUTIH AWAN, JANGAN BIARKAN IA MENDUNG. JIKA HATI SEINDAH BULAN, HIASI DENGAN SENYUMAN. MARHABAN YA RAMADHAN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN. SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA."

PPKM Mikro Banjarmasin Diperpanjang, Jubir Satgas Covid-19, Kali Ini Lebih Ketat

  • Bagikan
PPKM Mikro Banjarmasin Diperpanjang, Jubir Satgas Covid-19, Kali Ini Lebih Ketat

 

Liputan 4.com – Banjarmasin.

PEMBERLAKUAN pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Kota Banjarmasin resmi dilanjutkan. Perpanjangan kebijakan ini merujuk Instruksi Mendagri Nomor 7 tahun 2021, yang berlaku pada 6-19 April mendatang.

JURU Bicara Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin, Machli Riyadi bilang keputusan ini sesuai hasil rapat yang digelar di Balai Kota bersama Pj Walikota Akhmad Fydayeen, Rabu (7/4/2021).

“Sesuai Inmendagri nomor 7 tahun 2021, PPKM di Banjarmasin diperpanjang sampai tanggal 19 April,” ungkapnya.

Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, Machli kembali menyatakan bahwa penerapan PPKM Mikro kali ini akan lebih ketat. Dia bilang, peran serta masyarakat dalam hal ini akan diperkuat di skala mikro, hingga tingkat RT.

“Sehingga penguatan ini diharapkan untuk dapat mengendalikan Covid-19 di Banjarmasin,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu mengatakan, pengawasan akan dilakukan secara berjenjang. Mulai dari Walikota hingga RT/RW yang berkoordinasi sesuai struktur.

“Kalau yang terdahulu hanya menunjuk camat sebagai pengawas di lapangan. Nah kali ini berjenjang sampai ke bawah,” tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa operasi yustisi tetap akan berjalan. Tetapi harus didukung dengan landasan hukum kuat.

Seperti Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 soal penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan akan diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang dianggap lebih kuat.

“Sanksinya sama. Tapi kemarin kan hanya perkada (Peraturan Kepala Daerah). Karena perkada lemah, sanksi-sanksi seperti denda itu bisa dituntut masyarakat,” pungkasnya.(Gt.Irwan S).

Print Friendly, PDF & Email
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Kel. Hj.Rampeani Rachman Gelar Bukber Dan Malam Pisah Bersama Kepala UPBU Timika Syamsuddin Soleman

27
0
0

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

45
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

22
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

71
0
0