NTB  

Polda NTB,Siap Pidanakan Bapaslon,Yang tidak Taati Protokol Kesehatan Saat Kampanye.

Polda Ntb,Siap Pidanakan Bapaslon,Yang Tidak Taati Protokol Kesehatan Saat Kampanye.

                Liputan4.Com – Mataram – Pemilukada akan digelar secara serentak diseluruh Indonesia tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) yang akan menggelar Pemilukada pada 7 Kabupaaten Kota diantaranya,Kota Mataram,Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah,Kabupaten Sumbawa Barat,Sumbawa,Dompu dan Kota Bima. Dengan 23 Bakal Pasangan Calon(Bapaslon)  

                Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal,S.I.K,M.H, dalam acara Deklarasi Bapaslon yang isinya menaati Protokol Kesehatan saat kampanye, dan Bapaslon harus bertanggung jawab dengan konstituennya,menegaskan bahwa pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster pemilukada di Nusa Tenggara Barat(NTB).


 ’’Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal pemilukada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang,Namun, semuanya bisa diantisipasi jika semua pihak yang terkait mematuhi protokol keamanan dengan ketat, inilah alasan kita kenapa kita menggelar deklarasi,” tegasnya diacara Deklarasi Paslon di Mapolda NTB. Kamis (17/09/2020). 

Polda Ntb,Siap Pidanakan Bapaslon,Yang Tidak Taati Protokol Kesehatan Saat Kampanye.
Foto : Peserta Deklarasi Di Lapangan Mapolda Ntb.

                Selain itu, Iqbal juga mengingatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva Covid-19 di NTB. Perjalanan masih panjang. Ancaman Covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting.

                M.Iqbal juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni Solus Populi Suprema lex Esto (Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi). Untuk itu ia mengatakan, Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Sudah empat bulan terakhir semua pihak sudah bekerja keras untuk menekan kurva Covid-19. Kerja keras itu jangan kemudian sia-sia karena euphoria politik yang berlebihan. Saya berharap, semua pihak mengingat ini semua. Kami siap memproses tiap pelanggaran yang ada secara pidana,’’ tegasnya.

Polda Ntb,Siap Pidanakan Bapaslon,Yang Tidak Taati Protokol Kesehatan Saat Kampanye.

                Sementara itu, Direskrimum Polda NTB Kombespol Hari Brata memaparkan mengenai aturan-aturan hukum yang bisa digunakan kepada setiap potensi pelanggaran protokol dalam tahapan pemilu. ’’Saya nyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari jerat pidana. Oleh karena itu, mari kita semua bersama menjaga protokol ini dengan ketat, dan bisa menjalani pemilukada dengan semua tetap sehat,’’ ungkapnya.

                 Salah satu pasangan Calon Walikota Mataram Makmur said, menyambut baik langkah yang ditempuh Kapolda NTB Irjen Pol M.Iqbal untuk melakukan Deklarasi terhadap semua Bapaslon dalam upaya untuk menjaga masa kampanye agar menaati protocol kesehatan Covid-19.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan pak Kapolda, meskipun deklarasi ini memang bakal merepotkan semua bapaslon. Karena, situasinya memang luar biasa. Dan saya sangat memahami deklarasi ini, dan saya kira semua Bapaslon yang lain juga setuju,’’ kata calon yang diusung dari Partai Gerindra, PKB, PKPI, dan Berkarya.

                  Hal yang sama juga diutarakan oleh Rival Makmur Said dalam Pilwali Kota Mataram,Mohan Roliskana. Yang mengaku  tegak lurus dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Situasi memang sangat sulit, dan poin deklarasi mengikat betul antara Bapaslon dan pendukungnya.

                . Poin-poin yang ada dalam deklarasi itu memang cukup memberatkan bagi pasangan calon. Pada intinya, deklarasi yang ditandatangani Kamis,17 September 2020 ini membuat pasangan calon tak boleh lepas tangan terhadap aksi kampanye dan aksi sosialisasi lainnya yang digelar oleh pendukungnya. Dalam pemilukada kali ini, konteks yang menjadi objek adalah protokol kesehatan yang rentan dilanggar dalam kampanye mendatang.

                Jika tidak ada deklarasi ini, akan banyak terjadi aksi liar yang tidak ada penanggungjawabnya, dan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Inilah yang membedakan deklarasi ini dengan deklarasi pemilukada yang hanya berkutat pada damai serta siap kalah-siap menang itu. Acara Deklarasi itu diikuti pula oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Danrem 162 WB, Wagub NTB, dan tokoh adat serta tokoh agama NTB.