Pilkada 2020 : Menakar Peluang Calon Perseorangan

blank

Liputan4.com –

Oleh: Edi Sulkipli (Advokat dan Peneliti Epicentrum Politica)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang menarik dicermati. Tidak saja berlangsung ditengah pandemi covid-19 yang masih mengkhawatirkan, tapi juga mencermati munculnya calon perseorangan atau lebih dikenal dengan sebutan calon independen (non parpol). Kehadiran mereka semakin menambah riuhnya pasar politik menjelang pemilihan.
Data KPU per 27 Juli 2020, dari pleno rekapitulasi secara berjenjang, terdapat 23 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran jumlah pasangan calon perseorangan untuk Pilkada 2020 sebanyak 23 pasangan calon telah dinyatakan lolos verifikasi yang tersebar di 15 propinsi. Sementara 73 pasang calon lainnya masih diverifikasi ulang karena masih ada sejumlah persyaratan belum dipenuhi.

Wilayah-wilayah yang sudah memiliki calon perseorangan adalah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Sibolga, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, dan Kota Cilegon, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kota Samarinda, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Sorong Selatan.
Sultra sendiri memiliki 7 daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Muna, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan. Dari ketujuh daerah itu, hanya Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai pasangan calon perseorangan oleh KPU Konkep pada 20 Agustus lalu.

David vs Goliath

Hadirnya calon perseorangan mematahkan asumsi klasik bahwa ruang kontestasi pilkada seolah monopoli partai politik saja yang selama ini juga sarat transaksional. Langkah tidak mudah juga bagi pasangan calon perseorangan untuk mendapatkan syarat dukungan dalam pasal 41 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, secara teknis diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 33 PKPU/1/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mereka harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen), 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (juta juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen),   6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen), Jumlah dukungan tersebut, harus tersebar 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten kota.

Sedangkan untuk syarat dukungan Pada kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen), 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen), 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen), 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dan jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud, dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Untuk mendapatkan syarat dukungan itu butuh kerja keras, demi meraih tiket perseorangan/independen, untuk menjadi kontestan Pilkada. Setelah melewati tahapan verifikasi dan diumumkan sebagai pasangan calon, selanjutnya mereka akan bertarung dengan pasangan calon yang diusung parpol. Pasangan usungan parpol ini memiliki hasrat politik besar untuk memenangkan kontestasi, didukung sumberdaya dan infrastruktur politik yang juga besar. Ibaratnya, “Daud Melawan Goliath” untuk menggambarkan pertarungan antara pasangan calon perseorangan melawan usungan parpol.  

Tapi bukan berarti peluang pasangan perseorangan untuk memenangkan kontestasi politik ini tidak ada. Mereka bukan tim penggembira atau aji umpung. Lolos dari verifikasi faktual adalah bukti mesin relawan bisa meyakinkan rakyat pemilih untuk memberikan dukungan administrasi yang diharapkan akan menjadi dukungan suara pada hari pemilihan nanti. Ini sudah menjadi bekal yang baik dan “warning” buat pasangan usungan parpol.  

Apalagi jika melihat kemenangan beberapa pasangan calon perseorangan pada pilkada sebelumnya. Pada 2015 (Gel I) lalu yang diselenggarakan di 269 daerah, dari 174 pasangan calon perseorangan, sebanyak 12 pasangan berhasil memenangkan kontestasi di kabupaten/kota. Pada Pilkada tahun 2017 (Gel II) yang diselenggarakan di 101 wilayah dengan 80 pasang calon perseorangan, ada 3 pasangan calon perseorangan yang memenangkan kontestasi. Sementara untuk Pilkada 2018 (Gel III) lalu yang diselenggarakan di 171 daerah se-Indonesia, ada 2 pasangan calon peseorangan yang memenangkan pemilihan.

Meskipun secara kuantitas jumlahnya terbilang sedikit jika dibandingkan dengan kemenangan pasangan usungan parpol, fakta itu cukup membuktikan jika kemenangan tidak dimonopoli pasangan usungan parpol. Peluang pasangan calon perseorangan tetap terbuka. Tinggal memaksimalkan mesin relawan dan giat kampanye yang bisa mendatangkan simpati pemilih, maka sejarah Daud menang melawan Goliath bukan mustahil akan terulang kembali.
Sejak Pilkada 2015 lalu, Epicentrum Politica telah mengamati dan mencatat kiprah pasangan calon perseorangan yang memenangkan kontestasi melawan pasangan calon usungan parpol. Data ini merupakan bukti bahwa calon perseorangan itu mempunyai peluang yang sama dengan calon yang diusung oleh partai politik, bahkan calon perseorangan sudah mempunyai basis awal atau kantong-kantong suara, jika mampu mengakomodir dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat (KTP), untuk meraih kemenagan.

blank

blank

blank

[zombify_post]

Print Friendly and PDF
share 0 Komentar

Yakin Ngga mau Komen?

ADVERTISING LAMPUNG SELATAN Mau beriklan?

Klik Disini!
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
  • blank
blank1 blank2 blank3 blank4 blank5 blank6 blank7