News, Opini  

Pertambangan dan Kemiskinan Struktural

Pertambangan Dan Kemiskinan Struktural

 

Oleh :  Hasanudin M. Hasidi


Ketua Karang Taruna Mosio Desa Bokimaake

Hubungan Metabolik Alam Manusia 

Pola hidup sebelum era 1960-an, masyarakat yang hidup di Wasile lebih bercorak sosial ekologik, dimana setiap orang menerapkan prinsip-prinsip metabolik dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk pangan dan energy dasar misalnya, seseorang tidak bergantung pada produk terkait di pasaran, namun bergantung pada ketersediaan layanan alam di sekitarnya. Padi ladang, sagu, dan ikan laut, kemudian air bersih menjadi ikon-ikon utama kebutuhan dasar masrakatwasile yang sepenuhnya didapatkan dengan mengelola alam sekitar secara langsung. Dengan mengelola alam secara langsung, prinsipnya menjadi prinsip ketercukupan. Selama sudah tercukupi, seseorang tidak akan terus menguras habis apa yang ada disekitarnya. Tidak terlalu banyak hal yang bisa tergambarkan dari masa-masa ini, kecuali suasana sosial ekologi yang masih kental. Ekonomi uang belumlah menjadi mekanisme umum. 

Kegiatan ekonomi masyarakat masih bergerak dalam kerangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau metabolik melalui hubungan langsung dengan alam sekitar dan bukan penumpukan kekayaan akumulatif melalui mekanisme relasi sosial transaksional. Kebun kelapa menjadi tumbuhan utama penopang ekonomi. Walau kopra sudah di jual di masa-masa itu, namun  tidak mencerminkan semangat akumulasi yang eksploitatif sehingga sistematika bertanam kelapa kemudian masih sangat dekat pola meramu. Juga padi ladang masih di tanam di banyak tempat sebagai sumber pangan utama selain sagu. Tidak setiap saat padi ladang itu ditanam, khusnya di musim hujan tidak begitu baik. Sagu masih mendominasi sumber pangan utama setiap tahunnya. Hasil laut selain ikan teri, tidak diperjual belikan, hanya dipakai untuk kebutuhan sendiri. 

Dengan system pertanian yang relative masih dekat dengan semangat meramu, hampir-hampir tidak muncul cerita mengenai hama atau penyakit tertentu dalam sejarah tanaman di masa ini. Begitu pula dengan rasa makanan, terbilang lebih maksimal. Walau saat itu hanya makan kasbi dan pisang rebus namun rasanya lebih enak ketimbang yang ada sekarang. Terasa di badan juga lebih enak, lebih menyehatkan. Orang-orang tua menyimpan ingatan yang kuat mengenai kualitas makanan ini. Anak-anak di masa lalu bisa tumbuh sehat walau hanya makan kasbi saja. Begitu pula melaut, banyak cerita yang memaparkan bagaimana dimasa itu ikan, menjadi sangat mudah didapatkan setiap hari. Seseorang hanya memerlukan waktu paling lama satu jam paling lama memancing di laut ia akan mendapatkan sejumlah ikan yang cukup. Hamper tidak ada pemahaman mengenai “menjual ikan” di masa itu. Memasuki masa-masa 1970-an menjadi masa-masa akhir dari keranuman alam sekitar penanda utama perubahan ekologi adalah dengan berkurangnya secara drastis beberapa tanaman unggulan peninggalan kolonial di dalam hutan, yakni rempah-rempah seperti damar dan pala. Hilang akibat penebangan kayu komersil, yang dilakukan oleh perusahaan kayu PT. Nusa padma yang baru berhenti beroperasi pada tahun 2004 setelah beroperasi kurang lebih selama 30 tahun.   

Kesejahteraan Yang Absurd

“Under pressure to program belter, they are not in a positionto make programming itself object of analisis” kutipan tersebut adalah kritik Tania Murray Li terhadap pengelola negara di tingkat daerah yang kurang memiliki kemampuan membangun program pembangunan. Murray Li mencatat, dalam banyak hal, program pembangunan yang dibuat pengelola negara yang dalam sejarah panjang politik pembangunan Indonesia merdeka nyaris tidak memberikan manfaat terhadap rakyat; program pembangunan bahkan sangat merugikan kepentingan-kepentingan rakyat. Mengapa demikian, karena pengelola negara ini kemudian menganggap dirinya sebagai satu-satunya pihak yang paling tahu, dan karenanya paling berhak dan menentukan “apa yang baik dan tidak baik bagi rakyat”. 

Atas nama kekuasaan pun pengelola negara menganggap rakyat adalah pihak yang tidak tahu apa-apa, maka proses penyusunan, apalagi pelaksanaan program pembangunan, rakyat hampir tidak pernah ditanya, rakyat semata-mata hanya di jadikan objek pelaksanaan pembangunan. Penyusunan dan pelaksanaan pembangunan adalah ‘daerah terlarang bagi rakyat’ meski berbicara dalam setting petani sekaligus. Sementara Sektor yang digadang-gadang dan menjadi primadona di Kabupaten Halmagera Timur untuk meningkatkan PAD adalah sektor pertambangan dan secara longgar mencantumkan isu kesejahteraan rakyat. 

Benarkah potensi tersebut bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan membawa kemajuan pembangunan daerah? Saya kemudian sedikit memiliki rasa skeptis jika kita mengakui atau mengklaim potensi itu mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada rakyat terutama komunitas masyarakat adat yang dalam kurun waktu tertentu kehilangan tanah sebagai sumber kehidupan mereka, mari kita uji terkait anggapan yang mengatakan bahwa setiap investasi bisa membuat masyarakat sejahtera tersebut, tercatat sepanjang sejarah semenjak mekarnya Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2003 sampai hari ini, konflik masyarakat adat dengan pemilik modal atau pelaku pertambangan masih terus berlangsung sampai hari ini. 

Resistensi yang dilakukan oleh petani Desa HilaitetorKecamatan Wasile Utara untuk mempertahankan tanah yang ada di kawasan hutan sebagai ruang hidup mereka dengan perusahaan perkayuan yakni PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) dengan luas konsesi ±36.895 Hektar yang terbentang melintasi tiga Kecamatan yakni Kecamatan Wasile Utara, Tengah, dan Wasile Timur. Masyarakat Kecamatan wasileSelatan berhadap-hadapan dengan PT. Dede Gandasulingyang bergerak di usaha kelapa sawit, dan keluarga besar Kasiruta desa Lolobata dengan PT. Alam Raya Abadi (ARA) dari serangkaian resistensi yang dilakukan bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan hak-hak dan memperkuat posisi mereka dalam tata kelola pemilikan lahan di kawasan hutan. Sayangnya upaya-upaya ini masih belum membuahkan hasil, sebaliknya hak-hak masyarakat terus dilanggar atas nama pembangunan atau ‘kepentingan daerah’ yang defenisinya sangat cair dan kaku.

Pertambangan Untuk Siapa?

Dalam sejarah ekonomi dunia, seperti yang dengan sangat bagus dideskripsikan Emile Zola dalam Germinal, pertambangan tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada rakyat yang ada hanya penduduk sekitar areal pertambangan yang sebelumnya relatif miskin, makin terdesak ke jurang kemiskinan yang lebih parah. Bahkan, aktifitas pertambangan bisa mengancam keberlangsungan antar generasi. 

Ketika lahan-lahan pertanian diambil paksa atas klaim wilayah konsesi, maka sejak itu petani telah kehilangan hak kelola dan hak akses atas sumber daya alamnya. Situasi ini tidak hanya berlangsung ketika perusahaan beroperasi, akan tetapi dampaknya terus berlanjut ketika perusahaan telah menyatakan tutup operasi. Sementara lahan-lahan yang selama ini menghidupinya telah berubah menjadi gundul, bekas-bekas lubang penampung limbah dibiarkan menganga, lihat saja bekas tambang nikel PT. Harita Grup yang ada di Subaim, dan bekas perusahaan kayu PT. Nusa Padma di Desa Foli, menjadi bukti betapa perusahaan-perusahaan tak memiliki kemauan baik (political will). Untuk melakukan rehabilitasi atas kehancuran lingkungan yang ditinggalkan  Yang ujung-ujungnya petanilah yang menaggung semua itu. Maka alasan peningkatan, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi absurd. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang secara statistik dikaitkan dengan pendapatan perkapita disinisebagai sebuah “mitos” yang kebenarannya selalu berubah hanya dengan mengubah pertanyaan dasar indikatornya.

Setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat seharusnya dianggap sebagai hutan hak dan bukan hutan Negara. Sayangnya, mekanisme penerapan putusan ini masih sulit untuk dimplementasikan dilapangan. Agar keputusan ini dapat diterapkan bagi kepentingan masyarakat adat, pengelola Negara yang ada di tingkat daerah seharusnya mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui hak-hak, termasuk hak atas wilayah tertentu, dan status adat mereka. 

Lembaga sosial ini eksis takkalah ada pagelaran tarian seni dan dapat di praktekan ketika menjemput pejabat daerah ketika berkunjung di satu desa dalam suatu acara tertentu dengan kata lain adat eksis hanya pada wilayah dan ranah serimonial. Disisi lain para pelaku pertambangan ini mendapat dukungan penuh dari negara dengan berbagai kemudahan mengurus ijin, jaminan keamanan investasi, kelonggaran pembayaran pajak, persyaratan lingkungan yang tidak ketat, hingga pelibatan aparat keamanan untuk melindungi perusahaan dari “gangguan” masyarakat adat untuk menuntut haknya. Kekuatan-kekuatan modal yang bergerak disektor ini akhirnya dengan leluasa mengekstraksi semua potensi kekayaan tambang, kayu, nikel, dan kekayaan alam lainnya dari bumi Wasile dan Kabupaten Halmahera Timur secara umum. Setidaknya terdapat dua alasan yang saling berkaitan untuk menjelaskan mengapa hak atas tanah bagi sebagian mayoritas petani yang berada di kawasan hutan wasile sulit untuk dicarikan masalah solusinya. Pertama diperlukan kolaborasi antara jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten terkait untuk mengimplementasikan Keputusan Mahkamah Konstitusi secara efektif. Kedua sulit bagi mayoritas petani di tingkat daerah untuk menuntut lebih jauh hak-hak mereka mengingat tidak ada payung hukum ditingkat daerah untuk mendorong pengakuan hak mayoritas petani atas tanah. Masalah ini khususnya dirasakan mayoritas petani yang harus melawan kepentingan komersil. Sudah saatnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meninjau ulang proses legislasi tanah serta mengawasi penerapannya di lapangan agar kesenjangan yang selama ini merugikan mayoritas petani di seluruh Provinsi Maluku Utara dapat segera diperbaiki. Semoga***

[zombify_post]