Pendataan Fakir Miskin Resmi Dibuka Plt Bupati Palas, Melalui Kemensos

Reporter: Sayuti Pulungan Topik: Informasi Publik
  • Bagikan
Pendataan Fakir Miskin Resmi Dibuka Plt Bupati Palas, Melalui Kemensos

 

Liputan4.com
Palas-Pemerintahan kabupaten palas melalui Plt Bupati drg.H.Ahmad Zarnawi Pasaribu.C.Ht.MM.M.Si resmi membuka sosialisasi pendataan fakir miskin kabupaten Palas. Adapun Pembukaan berlangsung di aula Hotel Syamsiah Sibuhuan, 06/12-2021.


Melalui Plt Bupati drg.H.Ahmad Zarnawi Pasaribu.C.Ht.MM.M.Si, mengatakan, tujuan sosialisasi pendataan fakir miskin, yang kita laksanakan hari ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada peserta bagaimana teknis verifikasi dan validasi, terutama untuk data terpadu kesajehteraan sosial (DTKS) yang belum valid serta pengusulan data fakir miskin yang belum masuk dtks”.kata ‘Bupati.

Tambahnya lagi,’ Selain itu, tujuan terlaksana sosialisasi pendataan fakir miskin ini merupakan upaya untuk merangkul serta menjaring kerjasama semua elemen, serta pemerintahan dan stakeholders yang terkait, untuk turut serta dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pendataan Fakir Miskin Resmi Dibuka Plt Bupati Palas, Melalui Kemensos

 

“Saya’ atau pun para unsur dinas sosial kabupaten padang lawas sebagai mitra dalam penanganan masalah kesajehteraan sosial, sangat mengharapkan bantuanya untuk ikut mensosialisasikan program penanganan fakir miskin ,sekaligus melakukan pembinaan tentang keberadaannya.

Ditambahkannya,’ Data yang sudah terbaca di sistem fakir miskin sesuai data terpadu kesajehteraan sosial (DTKS) sebanyak 29.434 KK/ 134.927 Jiwa (Valid 98.477 Jiwa, yang belum valid 35.450 jiwa ) dan penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 9.122 KK, sementara penerima bantuan sosial non tunai (BPNT)/ sembako sebanyak 9.582 kk.’ “terang ” Plt. Bupati.

“Melalui ‘Kepala Dinsos Palas Achmad Fauzan Nst, M.Pd.I selaku panitia sosialisasi pendataan fakir miskin menambahkan, upaya penanganan fakir miskin haruslah dilakukan secara serius dan keberpihakan dengan cara memberdayakan masyarakat, dimana masyarakat tersebut memang masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).’kata Kadis.

“Kita harus menciptakan sebuah pemahaman dan kesinambungan semua stakeholders baik unsur pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten”,terangnya.

“Ditambah kannya, Program pengentesan kemiskinan yang dilakukan oleh kementrian sosial saat ini menggunakan basis data terpadu (BDT), melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG),untuk mempermudah akses data’, fauzan kadis Sosial “tutupnya.

Print Friendly, Pdf & Email
  • Bagikan