Pemprov NTT Menjadikan Lahan Besipae Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pemprov Ntt Menjadikan Lahan Besipae Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

LIPUTAN4.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki rencana untuk membangun pusat pengembangan pertanian dan peternakan berskala besar di lahan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) seluas 3.780 hektar, dan perlu diketahui bahwa Pemerintah sama sekali tidak memiliki niat untuk menyengsarakan warga masyarakat Besipae. Pemerintah justru menjadikan Besipae menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat, agar masyarakat hidup lebih sejahterah.

Demikian  pernyataan resmi Pemprov NTT melalui  Karo Humas dan Protol, Jelamu Ardu Marius dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Setda NTT, Zet Sony Libing terkait kisruh sengketa lahan Besipae, di Kecamatan Linamnutu Kabupaten TTS saat jumpa wartawan,  di Kupang, Rabu(9/8/2020).


Menurut keduanya, dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Kabupaten TTS adalah salah satu  kabupaten termiskin secara ekonomi di daratan Timor.Oleh karena, pemprov berupaya menekan angka kemiskinan itu dengan memanfaatkan aset yang ada, salah satunya lahan di Besipae.

"Pemprov NTT punya komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Dan TTS adalah salah satu kabupaten  yang jumlah  penduduk miskin  tertinggi. Untuk itu pemerintah mencoba mengubah itu, termasuk memanfatkan seluruh aset yang ada,  dikelola untuk dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Jelamu Ardu Marius.

Jelamu bahkan menyebut jika Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi adalah orang tua dari 5 juta lebih penduduk  NTT. Sebagai orang tua kata Jelamu orang tua tidak pernah berpikir untuk sengsarakan anaknya.

Pemerintah NTT dibawah kepemimpinan  Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi kata Jelamu berusaha untuk memanfaatkan lahan Besipae seluas 3.780 hektar itu, tidak saja untuk  program kelor dan Rens sapi, tetapi  akan dijadikan sebagai salah satu tempat pariwisata.

"Salah satu kawasan yang bisa mendongkrak ekonomi di TTS adalah Besipae. Kita akan melihat hasilnya nanti, ketika pemerintah mengelola kawasan itu dengan baik," kata Jelamu.

Sementara itu, Kepala Badan Pemdapatan dan Aset Daerah NTT, Zet Sony Libing membantah kalau peristiwa Besipae yang sempat menjadi viral merupakan  tindakan kekerasan  dan intimidasi pemerintah terhadap warga setempat.

"Pemerintah sama sekali tidak pernah menggunakan pendekatan represif atau kekerasan terhadap sengketa lahan di Besipae selama ini. Justru kami menggunakan  pendekatan yang humanis  terhadap sejumlah KK yang menolak untuk dipidahkan dari lokasi, " kata Sony Libing.

Sony Libing menjelaskan prinsip pengelolaan aset pemprov adalah bagaiman aset itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dijadikan aset semata.

"Lahan Besipae adalah aset yang tertidur panjang selama ini. Saat ini kita manfaatkan untuk dikelola secara baik demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri," tandasnya.

[zombify_post]