Pemkab Maros Menjalin Kemitraan Dengan SCF, Siap Wujudkan Desa Inklusi 

Pemkab Maros Menjalin Kemitraan Dengan Scf, Siap Wujudkan Desa Inklusi 

Liputan4.com MAROS – Disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pembangunan berkelanjutan memang tidak bisa diabaikan, 

Pembangunan berkelanjutan tidak akan berjalan menggunakan marwahnya sebagai konsep pembangunan, jika pemahaman dan kesepahaman antar pihak terkait prinsip GEDSI belum bertemu sebagai fondasi pembangunan, 18/08/2022


Merespon hal tersebut, H.A.S. Chaidir Syam,S.IP,M.H Bupati Maros, yang turut hadir dalam acara ini menyatakan bahwa kerjasama multipihak sangat penting dalam merealisasikan elemen gender, disabilitas, dan inklusi sosial untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat adat dan marginal. 

“Melalui Nota Kesepahaman bersama KEMITRAAN dan SCF ini diharapkan terbentuk sinergitas program dari setiap pihak dalam mewujudkan desa inklusi dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena dalam implementasi program pembangunan hari ini, sudah tidak perlu ada lagi kelompok masyarakat yang tertinggal dan tidak dapat merasakan manfaat pembangunan,” ungkap H.A.S. Chaidir Syam,S.IP,M.H.

Sementara itu Direktur Program Sustainable Governance Strategic KEMITRAAN, Dewi Rizki mengatakan, “Kolaborasi dan kerja bersama antara pihak sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satu pun yang tertinggal (no one left behind). Kami mengapresiasi peresmian kerjasama dengan Pemkab Maros sebagai pondasi dasar dalam membangun kesepahaman yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut.”

Fokus utama dalam pelaksanaan program di Kabupaten Maros ini adalah untuk meningkatkan hak akses layanan dasar dan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat adat. 

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau KEMITRAAN melalui Program ESTUNGKARA berkolaborasi dengan Sulawesi Community Foundation (SCF) dalam menjalankan Program ESTUNGKARA di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 

Adapun lokasi sasaran program, yaitu Masyarakat Adat Bara dan Cindakko di Desa Bonto Somba dan masyarakat adat Tanete Bulu di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh masyarakat adat di kedua wilayah tersebut juga masih sarat dengan isu gender. Keterlibatan kelompok perempuan dalam hal pengelolaan sumber daya alam masih lebih banyak didominasi oleh kelompok laki-laki.