Pemerhati Hukum M Hanafi Sarankan Hak Interpelasi di Pamekasan Jangan Hanya Milik DPRD Rakyatpun Berhak

Pemerhati Hukum M Hanafi Sarankan Hak Interpelasi Di Pamekasan Jangan Hanya Milik Dprd Rakyatpun Berhak

 Liputan4.com, Pamekasan – Hak interpelasi anggota Dewan sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah, karena hal tersebut bisa menimbukan gesekan antara legislatif dan eksekutif. Kendati hal interpelasi itu sudah diatur dalam tata tertib (Tatib).

Salah satu pemerhati hukum, M Hanafi.SH.M.Hum, menyarankan agar hak interpelasi di  Pamekasan jangan dipersempit hanya menjadi milik DPR. Sebab, ada pihak lain yang juga mempunyai hak yang sama,  seperti rakyat seharusnya juga berhak, meskipun itu hanya interpelasi kecil kecilan. “Nah, aturan-aturan di Tata Tertib seharusnya diangkat ke level undang-undang,”tandasnya.


Meski demikian, Hanafi mengakui, untuk memindahkan banyak ketentuan dari Tatib itu sendiri harus sesuai, karena tentu akan berimplikasi pada UU Susduk baru, sehingga akan lebih gemuk dibanding yang lama.

Pengaturan yang minim, menurut Hanafi, akan tidak jelas pada akhirnya, juga menjadikan fungsi pengawasan tumpul. Setiap ada wacana hak interpelasi atau hak angket, publik dijejali dengan perdebatan prosedural yang tidak produktif.

“Ketika mempertanyakan sikap pemerintah terhadap resolusi, misalnya, kalangan masyarakat justru meributkan kehadiran kepala daerahnya ketimbang substansi. Sehingga, perlahan isu itupun hilang dengan sendiri tanpa hasil yang jelas,”tukas Hanafi.

Ia mengungkapkan, akhir-akhir ini ada Pansus yang tengah meramu dan beragam cara agar penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, efektif.

“Salah satu caranya, dengan mempersingkat prosedur pengajuan hak. Pemangkasan itu bertujuan agar penggunaan hak tersebut tidak berlarut-larut sehingga menutup potensi permainan,”ungkapnya.

Namun begitu, kata Hanafi, pemangkasan prosedur tidak berlaku untuk hak menyatakan pendapat. Karena untuk hak yang satu ini, penggunaannya memang harus ekstra hati-hati mengingat dampaknya bisa sampai proses menyatakan pendapat sebagaimana tertuang di dalam Tatib.

“Memang bisa menggunakan jika hak menyatakan pendapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi,”tegasnya.

Agar tidak disalahgunakan, Hanafi menekankan hak menyatakan pendapat hanya boleh digunakan, jika setidaknya salah satu dari dua hak lainnya, interpelasi dan angket, sudah ditempuh. “Jadi tiga hak ini akan dibuat gradual dan instrumental, tidak bisa langsung menyatakan pendapat,”jelasnya.

Seperti salah satu contoh, lanjut Hanafi, seorang kepala daerah hanya bisa dimakzulkan melalui tata cara, dan mekanisme ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Larangan Kepala Daerah. Bila panitia angket bentukan DPRD menemukan bukti selama sidang panitia angket berlangsung (fakta persidangan).

Namun, Apabiila melakukan perbuatan, tindakan atau kebijakan yang melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU nomor 23/2014 tentang Pemda (fakta hukum), maka DPRD dapat mengambil keputusan pemberhentian, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan atau huruf f UU 23/2014.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah yang melanggar Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huru(f e dan atau huruf f UU 23/2014, adalah;

1. Usul DPRD tentang pemberhentian kepala daerah diputus melalui rapat paripurna.

2. Rapat paripurna DPRD dapat digelar bila dihadiri paling sedikit 3/4 dari anggota DPR. Usul setiap anggota DPRD akan menjadi hak angket jika dihadiri 3/4 jumlah anggota yang hadir, dan disetujui 2/3 jumlah anggota yang hadir. Sementara pasal 109 pada intinya menerangkan bahwa dalam hal hasil penyelidikan pansus angket diterima DPRD tidak memerlukan syarat kuorum.

3. Putusan tentang usul pemberhentian dapat diambil bila disetujui paling sedikit 2/3 dari anggota DPRD

4. Putusan DPRD disampaikan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD bahwa melanggar ketentuan Pasal 76 UU 23/2014 paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima dan putusannya bersifat final.

5. Apabila MA memutus bahwa kepala daerah melanggar ketentuan di atas, maka pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk memberhentikan

6. Selanjutnya Presiden wajib memberhentikan paling lambat 30 hari sejak presiden menerima usul pimpinan DPRD.

7. Mekanisme sesuai ketentuan Pasal 80 UU 23/2014.

“Jadi, memperketat hak agar tidak semata untuk gagah-gagahan, dan akan menimbulkan kesan yang buruk 

[zombify_post]