P4TM Berharap DPRD Pamekasan Bentuk Tim Pansus Sikapi Masuknya Tembakau Luar Ke dalam Madura Akibatkan Insiden Pembakaran

P4Tm Berharap Dprd Pamekasan Bentuk Tim Pansus Sikapi Masuknya Tembakau Luar Ke Dalam Madura Akibatkan Insiden Pembakaran

PAMEKASAN – Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Madura ( P4TM) berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan secepatnya membentuk Tim Pansus untuk menyikapi masuknya tembakau luar Madura masuk ke dalam Madura hingga mengakibatkan insiden pembakaran yang terjadi seperti pada Kamis 15/9/2022 pagi

Dalam hal ini Abdul Bari selaku sekretaris menyampaikan bahwa dari awal P4TM berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingan petani tembakau Madura agar hasil panennya yang berkualitas dapat di hargai dengan sepatutnya


“Untuk menyikapi persoalan masuknya tembakau dari luar Madura ke dalam Madura yang terjadi kemarin hingga menyebabkan terjadi pembakaran, maka P4TM berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Pamekasan untuk membentuk Tim Pansus

“Hal ini perlu disikapi secara serius karena apabila tembakau luar masuk ke Madura maka akan merusak kualitas tembakau Madura dan dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk membuat isu diantaranya isu gudang tutup ataupun kuota kebutuhan daripada pabrikan besar sudah terpenuhi,”tegasnya

Oleh karena itu, jika persolan tembakau dari luar Madura masuk ke Madura ini tidak dilakukan pencegahan dan pengendalian oleh pihak-pihak terkait, maka sudah jelas lagi-lagi yang akan dirugikan adalah masyarakat.

“Di Madura khususnya di Pamekasan ada perda no 2 tahun 2022 tentang pengusaha tembakau Madura masyarakat dan pelaku usaha tata niaga tembakau di Kabupaten Pamekasan dilarang memasok tembakau Jawa ke wilayah hukum Kabupaten Pamekasan sebagai campuran karena berpotensi merusak kualitas tembakau Madura,”ungkapnya

Menurut Abdul Bari Apabila perda tersebut diterapkan secara maksimal, maka peristiwa yang terjadi seperti kemarin malam tidak akan terjadi,

“Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 sudah jelas di salah satu pasalnya ada peran serta dari masyarakat, peran serta Pemerintah untuk pengendalian dan menjaga kualitas tembakau madura dalam hal ini Satpol PP dan Dinas-dinas terkait,”terangnya

Abdul Bari menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan spontanitas dari masyarakat, jadi tidak dibenarkan kalau peristiwa tersebut dikatakan settingan dan ulah dari masa P4TM

“Karena kalau seandainya masa tersebut dari P4TM melakukan tindakan seperti itu berarti kami tidak menghormati amanat peraturan perundang-undangan dalam hal ini perda nomor 2 Tahun 2022,”jelasnya

“Demikian pula jika dikatakan setingan saya kira tidak akan berani kalau melihat dari perspektif hukumnya tidak akan berani seseorang akan menyebutkan merk bahkan sampai menyebut nama, kan ada inisial H yang disebutkan,”jelasnya

“Oleh karena itu kepada semua pihak marilah kita menyikapi persoalan ini secara Arif dan bijaksana. Kita pasrahkan semua ini kepada penegak hukum, nantinya kalau sudah mencukupi dua alat bukti tanpa diminta pun akan ditetapkan sebagai tersangka,”pungkasnya

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Eka Purnama menjelaskan peristiwa pembakaran mobil truk kemarin sudah ditangani satreskrim polres Pamekasan dan untuk saat ini masih proses penyelidikan dan secepatnya akan segera ditindaklanjuti biar persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Karena peristiwa ini sudah menjadi persoalan bersama baik masyarakat, tokoh dan lembaga-lembaga lainnya,”tuturnya

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sementara saat ini ada enam saksi semoga secepatnya kita sudah bisa diselesaikan,”ujarnya

Kasat Reskrim menjelaskan jumlah saksi yang akan diperiksa petugas kemungkinan masih bisa bertambah untuk melengkapi penyelidikan sebelum petugas menetapkan tersangka.

“Ini kami lakukan agar penyelidikan akurat dan petugas lebih berhati-hati dalam penyelidikan sebelum menetapkan tersangkanya,” kata Eka.

“Sementara saat ini yang kita periksa di antaran supir, kernet pemilik kendaraan yang masuk dalam video ada juga dari masyarakat, “pungkasnya

Sementara itu, Kasi Penyelidikan Satpol-PP Pemkab Pamekasan Hasanurrahman menyampaikan dalam perda no 2 tahun 2022 tersebut satpol PP tidak sendirian ada tim yang meliputi Disperindag, Satpol PP pertanian dan perkebunan serta TNI-Polri

“Saat melakukan pencegatan di jalan untuk pengendalian kami tidak sendirian karena kami bukanlah tenaga teknis yang bisa mengetahui tentang tembakau Jawa,”ungkapnya

“Jadi ada OPD teknis yang bisa mengetahui khusus tentang tembakau yaitu Dinas pertanian dan Perkebunan, jadi kami harus bersinergi bersama dengan OPD terkait,”katanya

Selama tiga tahun kami tidak ada anggaran karena kegiatan kami di pengendalian tembakau ini berbasis anggaran dan untuk tahun ini kami tidak punya anggaran, makanya tidak ada kegiatan pengendalian di jalan

Intinya bukan kecolongan, sudah tiga tahun kami tidak melaksanakan kegiatan
pengendalian, kami menganggarkan untuk tahun 2022, namun tidak ada persetujuan dilaksanakan di tahun 2023, jadi kalau ada anggaran tidak ada istilah kecolongan

Sementara dengan adanya informasi yang berbeda dengan polisi saat pemadam sampai ke lokasi sudah tidak ada orang sementara orang yang bergerombol itu ada disimpang tiga sehingga dari yang melaksanakan tugas di TKP menduga peristiwa itu konsleting listrik