OPINI: Bahaya Politik Dinasti

BAHAYA POLITIK DINASTI

Dalam International Encyclopedia of Marriage and Family, (New York: MacMillan, 2002), Garzon Adela menguraikan secara lugas tentang cikal bakal munculnya dinasti politik. Garzon Adela menjelaskan, konsep dinasti politik dapat dilihat melalui budaya familisme dalam membentuk dinasti politik. Terdapat tiga konsep dinasti politik berdasarkan budaya familisme. Pertama, dinasti familisme yakni dinasti politik yang dibangun berdasarkan hubungan darah secara murni atau melalui sebuah perkawinan dengan keluarga lainnya biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. Wasisto Raharjo Djati, Dalam “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik Aras Lokal” (Juli, 2013), Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga merupakan tiga poin penting familisme mempengaruhi corak dinasti politik.

Muat Lebih

Kedua adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme yang sama dengan keluarga tersebut. Artinya, dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan sangat erat dengan keluarga inti seperti ikatan penikahan. Oleh karena itu, dalam model quasi familisme, semua anggota keluarga berusaha mengidentifikasikan diri melalui simbol-simbol tertentu upaya mendapat legitimasi dari keluarga lainnya. Adapun proses identifikasi bisa melalui penggunaan nama keluarga, jalur perkawinan, maupun ritus keluarga lainnya. Maka, dalam quasi familisme sendiri yang digalang adalah proses solidaritas bagi anggotanya baik yang berada dalam ranah formal dan informal.

Ketiga adalah egoisme-familisme, model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan. Kepala daerah yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa terdapat pemerintahan bayangan yang dilakukan kepala daerah demisioner terhadap penggantinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan progam-progam kebijakan maupun proses penganggaran yang telah dilakukan.

Kemunculnya dinasti politik ini tidak harus terikat dengan sistem politik tertentu atau tingkat pembangunan ekonomi. Dinasti politik dapat muncul dalam sistem otoriter atau demokratis, atau dalam negara berkembang atau negara- negara industry. Ada berbagai gejala yang mendasari penyebab terbentuknya suatu dinasti politik. Pertama, dinasti politik disebabkan gagalnya institusionalisasi kepartaian pada umumnya dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Pragmatisme tampil dalam bentuk usaha partai politik mencari figur populer yang paling prospektif untuk pemenangan pemilu. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi partai politik untuk memenangkan posisi politik karena adanya keunggulan- keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa oleh keluarga yang sedang menjabat. Kedua, mentalitas masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

Ketiga, dinasti politik muncul karena beberapa keluarga memiliki karakteristik tertentu (seperti ambisi politik), memberikan mereka keuntungan yang terus-menerus dalam arena politik dan adanya modal politik dan pengaruh yang dapat diakumulasikan dan diwariskan kepada anggota keluarga.

Perkembangan dinasti politik di tingkat lokal pada yang umumnya terjadi dalam hubungan penguasa dan pengusaha. Penguatan jaringan dinasti politik dibangun atas kerja sama birokrasi, politisi dan para kapitalis. Lebih lanjut dijelaskan Wasisto Raharjo Djati, bahwa mobilisasi birokrasi dalam pemilihan umum. Adapun kapitalis sendiri lebih tepat digunakan sebagai penyumbang dana politik. Para kapitalis di sini bisa berasal dari keluarga sendiri atau dari kerabat pengusaha lainnya, hal ini dipahami sebagai penguasaan sumber daya ekonomi, berupa monopoli proyek pemerintah oleh berbagai keluarga atau kerabat. Dengan demikian politik dinasti akan meningkatkan perekonomian keluarga dengan menguasai sumber-sumber ekonomi daerah, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi keluarga mereka dalam politik. Selain hal di atas, bertahannya dinasti politik juga disebabkan adanya kesenganjaan untuk memelihara hubungan patron-klien di masyarakat. Dengan adanya kerja politisi, birokrasi dan kapitalis membuat cengkeraman dinasti politik semakin lama mengarah pada oligarki politik. Pada titik itu, saya dan begitupun orang-orang yang masih menyimpan setitik kewarasan dalam otaknya, pasti menolak dinasti politik.

Penulis : Razikin Juraid

(Pengamat Politik, Alumni S2 Ilmu Politik UI)

Banner iklan disini

Pos terkait