News  

Operasi PSBB di Pasar Kebayoran Lama Jaksel Dikeluhkan Pedagang

Operasi Psbb Di Pasar Kebayoran Lama Jaksel Dikeluhkan Pedagang

Jakarta-Operasi penertiban pedagang terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan petugas satpol pp di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan dikeluhkan oleh pedagang.

Pasalnya, pedagang selain non pangan diwajibkan tutup selama pelaksanaan PSBB. Padahal, dalam kondisi saat ini pedagang berharap bisa berusaha untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari.


"Kondisi ekonomi saat ini sedang susah, ditambah lagi usaha kita harus tutup. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, kalau usaha kita harus tutup. Apa lagi ini bulan puasa dan mau lebaran,"keluh Pariadi salah seorang pedagang Pasar Kebayoran Lama.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta memberikan toleransi agar para pedagang dapat membuka usahanya, meski dibatasi jam operasi. "Bolehlah kita buka beberapa jam saja, biar kita ada pemasukan,"tambahnya.

Sementara itu Kepala Pasar Kebayoran Lama Nelsa yang dikonfirmasi, membenarkan adanya operasi PSBB di lingkungan pasarnya.

"Ya benar, selama PSBB petugas Satpol PP sering keliling memonitor pasar. Saya sendiri prinsipnya mematuhi peraturan yang ada,"tandasnya.

Terkait keluhan pedagang, ia mengaku hanya bisa memediasi antara keinginan pedagang dengan aparat terkait seperti satpol pp, lurah, dan camat.

Penertiban PSBB di sejumlah pasar di Jakarta sendiri selama ini kerap dikeluhkan oleh pedagang, bahkan diantaranya sempat terjadi ketegangan antara petugas Satpol PP dengan pedagang, seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Pasar Koja Baru Jakarta Utara.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang kurang mensosialisasikan peraturan terkait PSBB seperti Pergub 33 tentang pelaksanaan PSBB kepada para pedagang.

"Apalagi masih ada kerancuan, khususnya usaha apa saja yang boleh buka, usaha mana yang harus tutup. Di Pergub 33 tidak dirinci contoh usaha – usahanya,  apalagi di pasal 10d butir 11. Disitu disebut barang kebutuhan sehari – hari, tidak dijelaskan usaha mana saja yang dimaksud,"tuturnya.

Dengan kondisi tersebut lanjut Sugiyanto, maka wajar saja terjadi ketegangan dan perdebatan antara pedagang dengan petugas, dikarenakan aturan mainnya yang masih belum jelas.

[zombify_post]