Opini  

MIRIS WARTAWAN DAN LSM DISEBUT MENGUSIK DAN LIAR DALAM MENCARI INFORMASI

Miris Wartawan Dan Lsm Disebut Mengusik Dan Liar Dalam Mencari Informasi

LIPUTAN4 KEDIRI selasa 19/05/2020 rombongan beberapa awak media dari liputan4, oposisi dan aksara time’s mencoba mencari informasi kantor kelurahan desa maron,

Dan dalam kesempatan ini juga untuk mengantarkan surat permohonan keterbuka’an informasi publik dari LSM IJS KEDIRI yang ditujukan kepada kepala desa maron.


Kira kira pukul 9.25 kedatangan rekan rekan lsm dan media ditemui oleh riyadi kepala desa maron, agung LSM IJS KEDIRI mencoba menggali informasi terkait adanya jalan rusak didesa maron tapi riyadi kades maron menjawab bila rekan lsm IJS mengusik tentang jalan rusak tersebut sudah dianggarkan ditahun 2020 ini tapi terkendala covid19.

karena riyadi kades maron belum bisa menjawab tentang beberapa pertanyaan yang diajukan, agung mempersilah bertanya keperangkat yang lebih paham, dan tak seberapa riyadi kades maron, menyuruh rekan LSM IJS dan rekan rekan wartawan untuk kembali datang jam 1 siang dibalai desa maron.

Kurang lebih jam 1 siang rekan LSM IJS bersama beberapa media kembali untuk meminta informasi terkait surat permohonan informasi publik, dari kesempatan ini dari pihak kepala desa, didampingi bhabinkamtibmas dan babinsa, serta perangkat desa, dalam kesempatan ini, agung dari LSM IJS menanyakan tentang perkembangan permohonan informasi publik kepada pihak desa, tapi dari pihak desa belum bisa memberikan informasi dan terkesan berputar putar yang intinya bila rekan lsm dan media tidak boleh meminta informasi terkait pembangunan desa ditahun 2018-2019, dan dikuatkan juga dari keterangan dari bhabinkamtibmas bahwa, kalau meminta informasi terkait pembangunan dan spj/informasi harus meminta izin kepak camat dulu atau dpmpd kabupaten kediri, kalau meminta spj dan informasi harus izin dulu agar tidak terkesan liar jelasnya.

 

Suwondo wartawan oposisi menjelaskan kalau informasi yang diminta adalah informasi publik bukan informasi yang dikecualikan jadi sebenarnnya tak ada aturan yang dibuat buat seperti ini, ini bentuk tindakan yang terkesan diduga menghalang halangi tugas wartawan dan lsm dalam mencari informasi dari oknum bhabinkamtibmas desa maron.

saat wartawan melakukan tugas kegiatan jurnalistiknya yaitu konfirmasi terhadap pembangunan tahun 2018-2019 di Kantor Desa maron kecamatan banyakan

Menurut suwondo, ternyata masih saja terjadi tindakan menghalang halangi tugas wartawan dalam mencari informasi masih saja terjadi. Masih saja ada yang belum mengetahui bahwa kinerja wartawan/jurnalis di lapangan dalam menggali dan mengumpulkan informasi sebagai keterbukaan publik, dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Dari bukti rekaman percakapan terdengar jelas kalau dari pihak oknum Bhabinkamtibmas diduga dengan sengaja menghalangi halangi tugas wartawan dan lsm untuk mencari informasi terkait pembangunan didesa maron kecamatan banyakan, karena dari informasi yang rekan rekan kumpulkan ada jalan yang rusak, padahal ini dengan besarnya dana desa yang digelontorkan ratusan juta pertahun tapi masih ada jalan yang belum diperbaiki itulah yang menjadi dasar duga’an ada apa didesa maron ungkap agung LSM IJS KEDIRI

Bang ipul wartawan aksara time’s mengungkapkan mengeluarkan pendapat itu sah sah saja, tapi kami harap bapak bhabinkamtibmas desa maron bila mengeluarkan gagasan/ide hendaknya secara bijak dan cerdas dan mempunyai dasar hukum yang jelas jangan asal bunyi, ataukah belum paham tentang kata transparan, dari aksara time’s akan berkonsultasi dengan PH dulu terkait ini. apakah mungkin beliu belum paham arti kata informasi itu apa.

Sementara itu suwondo wartawan oposisi menjelaskan bahwa kehadiran wartawan di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

”Ketika wartawan sedang mencari berita di lapangan, dijamin dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Jadi tidak boleh dihalang-halangi karena ada ancaman pidana bagi yang menghambatnya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, keterbukaan informasi publik ini sangat penting sebagai tupoksi wartawan dan LSM sebagai kontrol sosial, bukan sebagai momok bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan tupoksinya. Pasalnya, apakah prosedur pembangunan sudah betul atau sesuai prosedur dan rancang bangun yang berlaku.

Sekedar diketahui, Dalam pasal 18 UU Pers No. 40 Tahun 1999 berbunyi bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Untuk pasal 4 ayat (2) UU tersebut berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.

Sedangkan ayat (3) berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. (RIF)