PASPARAWI XIII SE-TANAH PAPUA

Menjelang Musda, Partai Golkar Lutim Memanas. Mengapa?

Pewarta: Biro Luwu Timur Topik: News, Politik, Sulawesi Selatan
  • Bagikan
Menjelang Musda, Partai Golkar Lutim Memanas. Mengapa?

Luwu Timur- Partai Golongan Karya (Golkar) Luwu Timur Kembali Memanas menjelang Musda, beberapa dari Kader partai itu sendiri mempertanyakan penggunaan bantuan keuangan pemerintah daerah ke Partai Golkar Luwu Timur, yang dimana perkiraan jumlah dana yang masuk selama ini di kas organisasi itu kurang lebih Rp. 1,2 M. Namun dana yang tinggal saat ini kemungkinan besar tidak akan mencukupi untuk membiayaai Musda.

Sekretaris Gosgoro Isdar Bensona turut angkat bicara terkait penggunaan anggaran partai dari bantuan keuangan pemerintah Luwu Timur. (10-09-2021).

Isdar Bensona mengatakan akan meminta BPK untuk mengaudit penggunaan anggaran bantuan keuangan pemerintah daerah ke Partai Golkar Luwu Timur.
“Kita akan minta BPK untuk audit anggaran tersebut”. Ungkapnya

“Bendahara harus pertanggung jawabkan. Sebenarnya RAKERDA sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tapi etonisnya tidak perna dilaksanakan ko uang Partai Habis.” Jelas Isdar.

Menurut Isdar besar kemungkina terjadi laporan Piktif terkait kegiatan Partai. Semua itu terungkap pada saat menjelang Musda. “Saya curiga kemungkinan besar penggunaan anggaran selama ini laporannya piktif, ketika panitia mengajukan rincian anggaran Musda , ternyata uang di kas partai kemungkinan nda cukup untuk membiyayai Musda” kuncinya

Sebelumnya Bendahara DPD II Partai golkar Luwu Timur, Heryanti Harun telah menjelaskan terkait anggaran partai di salah satu media bahwa Penggunaan dana partai selama ini digunakan sesuai arahan dan perintah ketua DPD II Alm Muh Thoriq Husler dan yang pasti diperuntukkan untuk kegiatan partai Golkar.
“Saya sebagai bendahara DPD II hanya mengikut perintah mengenai penggunaan anggaran. Jika ada kegiatan partai jelasnya anggaran itu digunakan untuk partai,” ungkapnya

Jika penggunaan dana kepartaian dinilai tidak transparan, kata Heryanti, perlu di tanyakan kepada BPK. Karna setiap pengunaan dana tersebut pastinya diaudit oleh BPK setiap tahunya.
“Kalau memang dianggap tidak transparan, kan bisa diketahui melalui keuangan daerah yang telah melalui tahapan audit BPK setiap tahunnya,” ujarnya di salah satu media

Print Friendly, PDF & Email
  • Bagikan