Mata Rakyat Papua: Pelaksanaan Otsus di Papua Telah Gaga

blank

LIPUTAN4.COM, NABIRE-Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi Papua menjelaskan bahwa, Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri.  Pemberian Otsus bagi Papua dan rakyat Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan Ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain.

Namun seluruh rakya Papua menilai pelaksanaan Otsus di Papua selama 20 tahun lebih tidak memberi dampak signifikan terhadap kemajuan orang Papua.  Rakyat Papua menganggap pelaksanaan Otsus di Papua telah gagal karena tujuan Otsus yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tidak pernah diwujudkan terhadap Papua dan rakyat Papua.

Supremasi Hukum di Papua sangat lemah

Seluruh rakyat Papua menganggap supremasi hukum di Papua sangat lemah, karena terlihat jelas bahwa tidak ada penegakan supremasi hukum yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak peristiwa misalnya, penembakan yang berujung dengan kata permintaan maaf, budaya aparatus dan meliterisme yang tidak profesional, birokrat dan pemilik modal bekerja sama dan rakyat sebagai pemilik tanah yang sangat dirugikan, juga teror dan represi yang terjadi dalam sejumlah acara diskusi yang mengangkat tema tentang Papua, dan banyak peristiwa lain yang merugikan rakyat Papua. 

Seperti yang di lansir dari TEMPO.CO, teror dan represi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir yaitu seperti berikut:

  1. Teror Penelepon Misterius di Awal Mei

Dari Catatan Amnesty Internasional Indonesia, Awal Mei 2020 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengalami teror. Tiga pembicara, termasuk Dosen Atropologi FIB UNIPA I Ngurah Suryawan dan Ketua AMP Jhon Gobay dihubungi telepon dari orang tidak dikenal puluhan kali.

  1. Diskusi FRI-WP

Hal serupa terjadi di diskusi via Zoom meeting yang digelar Front Rakyat Indonasia untuk West Papua (FRI-WP). Korbannya Mikael Kudiyai, salah satu pembicara.

  1. Penelepon Misterius di Diskusi Amnesty

Pada 4 Juni 2020, tiga pembicara dalam diskusi virtual bertema Laporan terbaru Amnesty Internasional untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan judul “Civil and Political Rights’ Violations in Papua and West Papua,” mendapat penelepon misterius. Yuliana S Yabansabra dari Elsham Papua yang juga menjadi korban, mengatakan hal itu bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.

  1. Teror Terhadap Mahasiswa Unila

Ancaman dari orang yang tidak dikenal terhadap dua mahasiswa aktivid Unit Kegiatan Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung pada Rabu, 10 Juni 2020.  Teror ini terjadi karena mereka mengadakan diskusi dengan tema diskriminasi rasial terhadap Papua pada Kamis, 11 Juni 2020. Teror dialami dua anggota Teknokra melalui pesan singkat WhatsApp sampai peretasan akun ojek online.

  1. Zoombombing di Sidang

Tak hanya diskusi, gangguan juga terjadi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang gugatan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah. Gangguan dilakukan dengan Zoombombing dalam bentuk mengirimkan gambar-gambar porno dalam sidang yang dapat disaksikan lewat Aplikasi Zoom.

Dari ketidakadilan, ketinggalan ekonomi, tidak adanya penegakan supremasi hukum, pembatasan kebebesan berpendapat/pembumkaman aspirasi rakyat, kurangnya penghormatan terhadap HAM, dan sampai kemajuan masyarakat yang tak kunjung tiba dalam 20 tahun lebih, maka seluruh rakyat Papua menilai bahwa pelaksanaan Otsus tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat Papua, dan dengan demikian rakyat Papua menganggap pelaksanaan Otonomi Khusus telah ‘GAGAL’ di Papua.

Dibawah, alasan mengapa pelaksanaam  Otonomi Khusus di Papua telah gagal:

  • Pembatasan kewenangan
  • Pemusnahan (Progaram Ekosida, Etnosida, dan Genosida)
  • Marginalisasi (Adat Istiadat)
  • Disparitas (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi)
  • Pembatasan Ekspresi
  • Diskriminasi
  • Pembatasan Pers
  • Operasi Militer
  • Represif (keamanan)

 

Sumber:

UU RI No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

TEMPO.CO

Suarapapua.com

 

Oleh: Yulianus Degei

Print Friendly and PDF
share 0 Komentar

Yakin Ngga mau Komen?