Masa Jabatan dibagi 2, Dewan PPP Enggan Menanggapi

Kabupaten Bekasi, Liputan4.com. Seorang Calon Legislatif yang telah dinyatakan memenangi kontestasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan raihan suara yang diperoleh melalui proses penghitungan Pleno dari mulai TPS, Hingga KPUD, sampai dinyatakan mendapat ketetapan Hak suara tertertinggi, seharusnya Akan menjalankan tugas sebagai anggota DPR/DPRD Sesuai dengan amanat UU no 17 tahun 2014.

Hal tersebut tidak terjadi pada salahsatu Caleg yang saat ini duduk sebagai anggota legislatif dikursi DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019 - 2024 Berinisial H.J. yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, Pasalnya selepas Pelantikan beberapa waktu lalu, beredar surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai berlambang Ka'bah tersebut dengan No : 2201/EX/DPP/VIII/2019, Dengan bunyi Perihalnya yakni penyelesaian permasalahan internal, yang mana isi surat  tersebut menyatakan jika ada pembagian masa jabatan antara H.J dan HA yang keduanya merupakan Caleg dari Partai PPP.

Didalam surat tersebut berbunyi jika nantinya masa jabatan lima tahun tersebut akan dibagi 2 menjadi 2,5 tahun atau setengah dari masa jabatan setiap satu periode.

Namun saat dikonfirmasi media liputan4.com H.J enggan mengomentari hal tersebut, menurutnya dirinya enggan mengomentari perihal tersebut. Lain halnya dengan H.A yang terbuka dan membenarkan jika surat tersebut betul dikeluarkan oleh PPP, mengenai maksud dari surat yang diterbitkan oleh Partai yang dikomandoi Suhardi Manoarfa itu. Menurutnya itu merupakan langkah yang diambil oleh DPP PPP untuk menyelesaikan Konflik persengketaan internal yang melibatkan caleg Partai tersebut.

"Betul, Surat itu diterbitkan oleh DPP PPP untuk menyelesaikan sengketa di internal PPP. memang sebelumnya saya sempat melayangkan keberatan terkait keputusan KPUD Kabupaten Bekasi. Setelah diselesaikan oleh Mahkamah Partai, dan sementara ini saya Terima, tetapi saya akan tetap memantau kegiatan Fraksi PPP di kabupaten bekasi". Jelas HA.

Kabupaten Bekasi, Liputan4.com.
Seorang Calon Legislatif yang telah dinyatakan memenangi kontestasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan raihan suara yang diperoleh melalui proses penghitungan Pleno dari mulai TPS, Hingga KPUD, sampai dinyatakan mendapat ketetapan Hak suara tertertinggi, seharusnya Akan menjalankan tugas sebagai anggota DPR/DPRD Sesuai dengan amanat UU no 17 tahun 2014.

Hal tersebut tidak terjadi pada salahsatu Caleg yang saat ini duduk sebagai anggota legislatif dikursi DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019 – 2024 Berinisial H.J. yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, Pasalnya selepas Pelantikan beberapa waktu lalu, beredar surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai berlambang Ka’bah tersebut dengan No : 2201/EX/DPP/VIII/2019, Dengan bunyi Perihalnya yakni penyelesaian permasalahan internal, yang mana isi surat  tersebut menyatakan jika ada pembagian masa jabatan antara H.J dan HA yang keduanya merupakan Caleg dari Partai PPP.

Didalam surat tersebut berbunyi jika nantinya masa jabatan lima tahun tersebut akan dibagi 2 menjadi 2,5 tahun atau setengah dari masa jabatan setiap satu periode.

Namun saat dikonfirmasi media liputan4.com H.J enggan mengomentari hal tersebut, menurutnya dirinya enggan mengomentari perihal tersebut. Lain halnya dengan H.A yang terbuka dan membenarkan jika surat tersebut betul dikeluarkan oleh PPP, mengenai maksud dari surat yang diterbitkan oleh Partai yang dikomandoi Suhardi Manoarfa itu. Menurutnya itu merupakan langkah yang diambil oleh DPP PPP untuk menyelesaikan Konflik persengketaan internal yang melibatkan caleg Partai tersebut.

“Betul, Surat itu diterbitkan oleh DPP PPP untuk menyelesaikan sengketa di internal PPP. memang sebelumnya saya sempat melayangkan keberatan terkait keputusan KPUD Kabupaten Bekasi. Setelah diselesaikan oleh Mahkamah Partai, dan sementara ini saya Terima, tetapi saya akan tetap memantau kegiatan Fraksi PPP di kabupaten bekasi”. Jelas HA.

Leave a Reply