Mahfud MD Masalah Anies Digugat Karena Banjir: Bisa Diproses, Bisa Juga Tidak

Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal gugatan class action terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap lalai menangani banjir di Ibu Kota.
Menurut Mahfud, gugatan yang diajukan Tim Advokasi Korban Banjir DKI 2020 ke PN Jakarta Pusat bisa saja diterima atau ditolak. Semua itu tergantung dalil hukum yang akan dijawab di pengadilan.
“Kita ikuti perkembangannya. Saya tidak mengikuti dalil-dalil hukumnya, nanti pengadilan akan menjawab. Kalau sudah di pengadilan ada kemungkinan satu diterima artinya bisa diproses. Bisa juga tidak dapat diterima, artinya tidak masuk di dalam kompetensi pengadilan,” kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (14/1).

Ia menuturkan persoalan apa pun bisa dibawa ke pengadilan, termasuk hak warga Jakarta menggugat Anies dan Pemprov DKI terkait banjir. Kalau pun diadili, putusannya sepenuhnya jadi wewenang hakim.
“Ini saya tidak tahu apa bisa diadili oleh pengadilan atau tidak. Kan kita harus tahu dalilnya dulu, untuk menyatakan bisa atau tidak,” tutup Mahfud.


KULIAH GRATIS BEASISWA

Sebelumnya, Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta mendaftarkan gugatan class action terkait banjir yang melanda Ibu Kota pada awal tahun 2020.

Perwakilan tim advokasi, Azas Tigor Nainggolan, menyebut ada 243 warga Jakarta yang menggugat Anies karena lalai dalam mengantisipasi terjadinya banjir Jakarta.
“Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir Jakarta yang terjadi 1 Januari lalu ya di awal tahun baru. Nah gugatan kami ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dasar gugatannya, Gubernur DKI Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya,” ujar Tigor, Senin (13/1).
Dalam gugatan yang didaftarkan dengan nomor gugatan Nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst itu, setidaknya warga telah dirugikan secara materiil sekitar Rp 42.334.600.149. Jumlah itu hanya berasal dari kerugian warga yang ikut mendaftarkan gugatan, belum termasuk kerugian keseluruhan warga DKI Jakarta.