LSM JMPD Resmi Adukan Acara Kenal Sambut Kajari Ke Presiden dan KPK

KABUPATEN BEKASI – Liputan4.com
Setelah beberapa waktu lalu sempat mempertanyakan Alokasi anggaran yang di gelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai acara Kenal Sambut Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Kabupaten Bekasi senilai 60 Juta Rupiah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD), Melalui Ketuanya Zuli Zulkipli, Resmi Laporkan Permasalahan tersebut ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan Nomor Kode Tanda Bukti Penerimaan 19 WG-KBC41X bertuliskan sistem persuratan dan disposisi elektronik Open, Ketua LSM JMPD, Zuli Zulkipli hari ini resmi melaporkan Kajari atau yang biasa di sebut Kajari Cikarang yang baru Raden Rara Mahayu Dian Suryandari ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi).

Pasalanya Menurut Ketua JMPD Zuli Zulkipli laporan tersebut di lakukan pihaknya terkait kehadiran Raden Rara Mahayu Dian Suryandari Selaku Kajari Baru Cikarang di acara kenal sambut yang di gelar Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang menghabiskan puluhan juta uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk biaya kenal sambut di Hotel Holiday Inn pada, Kamis 11 November 2019 lalu.

 “Betul… hari ini Kajari baru Cikarang sudah kita laporakan ke Presiden RI Joko Widodo, Melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”Ungkapnya

Lanjut Zuli selain melaporkan acara lepas sambut Kejari Kabupaten Bekasi kepada kepada Presiden, tetapi juga pihaknya melaporkan kepada lembaga hukum lainnya.

“Selain Ke Presiden Kita juga Sudah melaporkan nya juga Ke Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Komisi Ombudsmen RI, Ketua DPR RI, Ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Juga Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta.” Katanya

Zuli berharap agar dengan laporan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Lembaga Negara agar tidak menghamburkan uang rakyat untuk acara ceremonial seperti acara tersebut.

“Kita Sebagai aktivis, penggiat anti korupsi sekaligus warga Bekasi, melaporkan Kajari Cikarang yang baru ini, bukan mau menghakimi tetapi kita khawatir kegiatan Kenal Sambut pekan lalu itu berdampak lemahnya kinerja Kejaksaan, karena ketidakenakan dengan para pejabat Pemkab Bekasi, Harusnya, ditolak. Sebab, jika ada unsur gratifikasi, berlebihan akan mempengaruhi penegakan hukum di kabupaten Bekasi”.

Liputan : Yakub

Leave a Reply