KORNAS TRCPPA Dukung POLRI tidak terbitkan SKCK untuk Anak yang ikut Demo

liputan4.com Surabaya 17/10/2020 Ramai Beredar dipemberitaan  di media cetak dan online terkait Gelombang awal aksi menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja hingga 8 Oktober lalu,

Polri mencatat 3.862 orang ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Mayoritas adalah pelajar, yaitu 1.548 orang dari daerah Sulawesi Selatan, Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah.

Pelajar SMK diamankan polisi saat hendak mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur,

Sebelumnya, Polresta Tangerang, Banten berencana mempersulit penerbitan SKCK yang biasa digunakan untuk melamar pekerjaan bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang ditangkap oleh Polri

Statmen Dari salah seorang anggota KPAI yang seakan akan tidak setuju kalau Polri tidak menerbitkan SKCK untuk anak yang  ikut demo

 

statmen tersebut menuai kritikan dan saran Bunda Naumi KORNAS TRCPPA

 

Naumi adalah termasuk Aktivis senior yang vokal terkait perlindungan Anak angkat  bicara, Kami tim reaksi cepat perlindungan perempuan anak indonesia sepakati tindakan yang di lakukan kepolisian tentang untuk tidak menerbitkan SKCK

 

Bunda Naumi Kornas TRCPPA menegaskan bagi kami ini adalah tindakan upaya pencegahan perilaku salah yang dilakukan anak anak remaja kedepannya karena KPAI saja tak bisa bertindak untuk melindungi anak anak malah mengeluarkan statment yang menurut saya aneh.

Bunda Naumi menuturkan KPAI seharusnya bisa jalan beringinan dengan penegak hukum terkait perlindungan Anak.

Bunda Naumi menjelaskan TRCPPA adalah lembaga independent di mana kami sangat memahami kinerja penegakan hukum, kami yang berada di lapangan sedang KPAI kemana?
jangan asal bicara atau komentar saja.

Kami sangat menyayang kan sekelas KPAI tak memahami undang undang
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam demonstrasi ucapnya.

Bunda Naumi mendukung Pihak Kepolisian menyelesaikan kasus anak-anak yang diduga membuat rusuh

anak anak diduga melakukan kekerasan, pembakaran dan tindak pidana lainnya saat demo mendapat perlakuan khusus sesuai UU perlindungan Anak ucapnya

Bunda Naumi mendukung pihak kepolisian yang berencana mencatat para pelajar dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja baru baru ini.

Tapi Bunda Naumi meminta agar pihak Kepolisian juga tak menghambat para pelajar mendapatkan SKCK apabila mereka tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan dan hanya mengikuti unjuk rasa damai tanpa melakukan tindakan kriminal.

“Kalau anak-anak tersebut melakukan unjuk rasa damai dan tidak melakukan tindakan kriminal, maka seharusnya mereka tidak dihambat mendapatkan SKCK atau sering disebut dengan istilah surat kelakuan baik, ungkapnya

Bunda Naumi banyak  ini mendapatkan laporan penangkapan pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi oleh aparat kepolisian

kalau  Pelajar tersebut terbukti melakukan  tindakan pidana dan kami juga mendukung pelajar tersebut tak berhak mendapatkan SKCK catatan kriminal dari kepolisian.

Bunda Naumi menyatakan upaya menyalurkan aspirasi secara damai bukan sebuah tindak kejahatan tapi untuk anak memiliki wadah khusus untuk menyalurkan aspirasinya

“Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas,” ucapnya

Lebih lanjut Bunda Naumi meyakini para pelajar tersebut tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar saat aksi demonstrasi berlangsung. Ia mengatakan kecenderungan para pelajar mengikuti demo hanya sekadar ikut-ikutan. (rf)

Leave a Reply