Kontroversi Istilah OTT KPK Sejak Lama Dari Kontradiksi Hingga Defenisi

  • Bagikan
Kontroversi Istilah OTT KPK Sejak Lama Dari Kontradiksi Hingga Defenisi

Liputan4.Com, Makassar_ Operasi Tangkap Tangan atau santer dengan istilah OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata menimbulkan polemik landasan hukum maupun secara arti kata istilah.

Banyak pakar hukum maupun ahli hukum kontra terhadap cara kerja KPK dengan istilah OTT tersebut sejak 2017 silam, misalnya Mahfud,MD menganggap bahwa tindakan OTT KPK dianggap rancu oleh sebagian ahli hukum pidana dan jadi perdebatan legalitasnya (twitter.com/mohmahfudmd).

Guru besar pidana Prof. Romli Atmasasmita pernah menulis di koran sindo 3 oktober 2017 tentang pemikirannya  bahwa OTT tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana dan berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip due procces of law, bahkan pelanggaran HAM tersangka.

Lalu..?? Munculnya OTT oleh KPK tentunya memiliki landasan hukum , bila merujuk pada UU KPK pasal 1 angka 19 dimana terdapat penjabaran pengertian bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu,”(tribunnews.wiki.com/2019).

OTT terhadap Gubernur Sulsel juga tidak lepas dari kontroversi , dilansir dari laman “SEWORD.COM oleh IR dengan judul (OTT operasi tangkap tidur ) menjelaskan bahwa tidak ada landasan KPK mengklaim telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Nurdin Abdullah (NA) sebab para tersangka di jemput di tiga lokasi dan waktu yang berbeda-beda dan NA justru di jemput saat sedang istrahat .

Penjemputan NA menurut kabar yang beredar lewat jubir Pak Gub yakni Veronica menuturkan bahwa NA dibawa ke Jakarta menuju Gedung Antirasuah tersebut untuk diambil keterangan sebagai saksi dari ulah bahawan si ER selaku sekdis PUTR, lalu kemudian jadi tersangka.

Penjemputan NA saat sedang tidur di perkuat dari pengakuan Nurdin sendiri saat di wawancarai oleh awak media setibanya di gedung KPK,” sabtu 07.30 wita ,menurut NA dirinya dijemput saat sedang tidur”.

Alhasil menurut IR (seword.com) OTT terhadap NA tidak sah atau definisi tentang OTT dinilai salah kaprah, sebab pengertian tangkap tangan baik dari segi bahasa maupun hukum itu jelas arahnya.

Tangkap tangan seharusnya situasinya dimana pelaku sedang bertransaksi sebagaimana yang disangkakan terhadap NA ,ER dan AS yaitu penerimaan suap mega proyek dan dengan hasil penyadapan tim satgas melakukan gerebek tangkap tangan sehingga prosedural bisa dikatakan masuk istilah OTT.

_telah terbit pada laman seword.com/2021.

_tribunnews.wiki.com./2019.

_hukumonline.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

31
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

16
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

59
0
0

Kegiatan Soft Opening Wisata Pantai Muara Indah Suak

32
1
0