KOMPRI Dan GPM Kecewa Saat Orasi, Sebut DPRD Palas Tak Tau Tupoksi.
LIPUTAN4. COM. PADANG LAWAS (SUMUT)
PALAS-Mahasiswa dan Pemuda KOMPRI-SU (Koalisi Mahasiswa dan Pribumi Sumatera Utara) dan GPM (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda), Berunjuk rasa damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) di jalan Karya Pembangunan, Jum’at 19/05/2023.
Dalam Aksi Damai tersebut, Panaekan Hasibuan bertindak selaku Koordinator Aksi menyampaikan beberapa poin tuntutan didepan Kantor DPRD Palas, diantaranya,
1. Meminta kepada DPRD kab,Padang Lawas untuk bersuara atas mandeknya Proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp170 miliar yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk pembangunan jalan sepanjang 30 km di Kabupaten Padang Lawas (Palas), progres peningkatan jalan tersebut telah beberapa bulan tak kunjung selesai (terlantar).
2. Mempertanyakan tupoksi DPRD Palas yang selama ini terkesan diam dan seolah buta atas terjadinya defisit anggaran tahhun 2022 mencapai Rp.24,8 M.
3. Meminta kepada DPRD kabupaten Palas untuk segera memanggil pejabat terkait atas persoalan defisit anggaran tersebut.
4. Meminta DPRD Palas untuk dapat menenggarai persoalan gaji TKS yang belum mendapatkan hak sebagai mana mestinya (Belum di gaji)
5. Dengan tegas meminta kepada DPRD Palas dalam beberapa poin di atas untuk segera di jadilan agenda kerja serta diusahakan agar secepatnya menyelesaikannya dan apabila DPRD yang terhormat tidak bisa/mampu ataupun tidak sanggup dalam menyelesaikannya tanpa mengurangi rasa hormat kami sarankan agar lebih baik mengundurkan karena tidak amanah.
Mereka melakukan aksi sebagai bentuk kekecewaan sekaligus prihatin atas kinerja DPRD Kabupaten Padang Lawas
KOMPRI dan GPM saat Orasi di depan gedung DPRD bertambah kecewa tak satupun anggota DPRD yang keluar menanggapi aspirasi mereka.
Padahal DPRD adalah tempat dan penerima aspirasi rakyat, ini sudah terlalu,’ kata Panaekan sebagai koordinator Aksi, dengan raut wajah kecewa menyampaikan kepada awak Media ini, Sabtu (20/05/2023).pagi melalui Pesan Whast Appnya.
Dia juga mengatakan bahwa, mungkin anggota DPRD yang saat ini menjabat hanya bisa makan gaji buta saja, sebab kejadian ini sudah berbulan namun tidak ada tindakan yang dilakukan DPRD Palas sebagai pemegang amanah dari rakyat untuk melaksanakan tupoksi sebagai perwakilan rakyat.
Selain Panaekan, Kurnia Hasibuan selaku Kordinator Lapangan juga mengatakan bahwa, apakah 30 orang anggota DPRD Palas tidak mengerti tufoksinya sebagai pemegang amanah sesuai UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang isinya sebagai berikut:
1. Legislasi, yang berkaitan tentang rancangan Dan pembentukan peraturan daerah.
2. Anggaran,yakni anggota Dewan secara penuh berkewajibanpun Dan memiliki wewenang dalam hal anggaran daerah(APBD).
3. Pengawasan, selaku anggota Dewan berhak Dan memiliki Kewenangan Serta mengontrol atas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan – peraturan lainnya, Serta kebijakan pemerintah daerah.
Kita pantas menduga kata Kurnia, bahwa anggota DPRD Padang Lawas memang tak amanah, atau memang mereka tidak pernah melakukan reses untuk jemput aspirasi masyarakat di Palas ini,’ ujar Kurnia.
Kami dari KOMPRI dan GPM, tambah Kurnia, kuat menduga bahwa reses para anggota DPRD Palas yang terhormat, tidak benar di laksanakan dalam arti rekayasa laporan (fiktif),’ tegasnya.
Dugaan kita sangat berdasar, kata Kurnia, beberapa kejadian dan keluhan masyarakat Padang Lawas sepertinya mereka anggota DPRD tak perduli, terkesan buta dan tuli atas keluhan nasyarakat selama ini,’ terang Kurnia.
Selain itu, KOMPRI dan GPM menyampaikan kepada awak media ini akan menyelidiki perjalanan kerja anggota DPRD Palas dalam pelaksanaan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing masing, jangan jangan benar, mereka merekayasa laporan selama reses, sehingga aspirasi masyarakat tak dapat di sampaikan mereka alias tidak amanah,’ pungkasnya.(Sbn)
Berita terkait
Tidak ada komentar