KLB Demokrat, Pengamat : Sudah Tidak Sehat dan Ingatkan Pemerintah untuk Tetap Netral

  • Bagikan
KLB Demokrat, Pengamat : Sudah Tidak Sehat dan Ingatkan Pemerintah untuk Tetap Netral

LIPUTAN4.COM, Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Kota Medan (5-7 Maret 2021) yang digawangi beberapa mantan kadernya menuai polemik. Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) pun menilai bahwa hal ini sudah tidak dapat ditolerir.

“Menyoal polemik Partai Demokrat yang berakhir pada KLB oleh eks anggotanya sudah tidak sehat lagi dalam konteks demokrasi. Apalagi adanya keterlibatan orang diluar partai yang notabene adalah oknum pejabat pemerintah tidak dapat lagi ditolerir,” ujar Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Jumat (5/03/2021).

Herry melihat bahwa praktek demokrasi di Partai Demokrat yang terjadi hari ini tidak lagi murni merupakan dinamika internal semata yang diwajarkan melainkan dapat dikategorikan sebagai proses intervensi politik yang inkonstitusional.

“Jika melihat prosesnya. KLB ini kan diselenggarakan oleh eks kader partai jadi tidak mungkin sah secara organisasi apalagi hukum perkumpulan. Apabila mengacu pada legalitas KLB harusnya yang menyelenggarakan agenda ini tentunya adalah kader bukan non-kader,” tuturnya.

Dia menghimbau agar sebaiknya KLB Demokrat ini tidak dilanjutkan untuk meminimalisasi dampak minor dari perilaku berpolitik yang keliru.

“Hal ini kan preseden buruk kedepannya, proses demokrasi di level parpol dipraktekkan secara keliru walaupun itu mengatasnamakan hak asasi. Selama ini eks kader mengklaim upaya yang dilakukan untuk kepentingan dan menyelamatkan partai seolah berbanding terbalik dengan tindakan mereka,” tandasnya.

Selain itu, Peran Pemerintah dalam konteks pembinaan juga sangat dibutuhkan pada kondisi ini untuk memberikan kepastian akan perlindungan dan jaminan terhadap penyelenggaraan demokrasi yang baik di Indonesia termasuk pada Partai Politik.

“Peran pemerintah sudah jelas harus netral untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di bangsa ini termasuk tidak membenarkan praktek-praktek demokrasi yang dinilai sudah offside baik secara organisasi maupun nantinya pada konteks administasi hukum umumnya tanpa terkecuali yang terjadi di Partai Politik,” pungkas Herry.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur