Ketua Umum JCW: Bupati Sumenep Yang Baru Harus Ada Transparansi Terkait Dana CSR, PI dan PAD

  • Bagikan
Ketua Umum JCW: Bupati Sumenep Yang Baru Harus Ada Transparansi Terkait Dana CSR, PI dan PAD

Liputan4.com, Sumenep – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur, Dr. H. M. Sajali mengharapkan kepada kepemimpinan baru Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur harus ada transparansi terkait dana CSR, PI dan PAD.

Dengan adanya transparansi terkait dana tersebut. Sehingga masyarakat bisa tahu dan hal itu tidak menimbulkan unsur yang negatif dalam perkembangan maupun pemasukan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Pihaknya mengaku pernah melakukan pelaporan terkait dana PI Kabupaten Sumenep yang diduga tidak jelas dan tidak ada pemasukan ke PAD. Nilai nominal dana tersebut dipandang cukup besar. Sehingga pada saat pihaknya menaruh tanda tanya besar pada dana tersebut.

“Sebelum itu saya melaporkan seluruh dana migas di Kabupaten Sumenep dari Pagerungan, Sepanjang, Santos dan Raas. Karena sudah jelas saya pilih Santos dulu dana PI. Kurang lebih waktu saya laporkan dulu, dana PI temuan saya sebesar 8,8 Miliar tahun 2018. Ke PAD tidak ada,” kata Dr. H. M. Sajali usai menghadiri debat publik bersama masyarakat setempat yang diadakan MP3, Minggu (28/2/2021).

“Setelah saya selidiki ada PT baru, namanya PT. MME direkturnya dulu sebelum jadi Wakil Bupati adalah Pak Fauzi yang pusat di Jakarta. Saya tanyakan ke Jawa Timur PI Sumenep itu, 8,8 Milar. Tapi tidak ada pemasukan ke APBD, termasuk ke PT. WUS itu hanya kecil nilainya, pada 8,8 Miliar besar nilainya Santos saja itu belum yang lain,” paparnya lagi.

Dari pelaporan itu, akhirnya proses hukum dengan Kejaksaan Tinggi. Yang ia laporkan ada sembilan orang dua ditahan tujuh lolos. Tidak ada dugaan yang diperiksa kejaksaan tinggi.

“Saya sudah tekan Pak Kejati, saya minta otaknya Pak. Pejabatnya Bupati, Wakil Bupati harus dijadikan target penahanan, bukan krucuk-krucuknya,” jelasnya.

Tambah Sajali, ia mengaku sampai saat ini, pihaknya belum menerima prime. Meskipun hal itu, sudah ada dan dipaparkan di dalam peraturan pemerintah.

Pelapor dalam peraturan pemerintah mendapatkan prime. Sampai sekarang saya belum mendapatkan prime sama sekali. Saya hanya yang melaporkan, karena diatur PP pelapor setelah inkrah harus mendapatkan prime sampai sekarang belum ada.

Ia dalam waktu dekat ini, bersama dengan Masyarakat Pengamat Pencepatan Pembangunan (MP3) Kabupaten Sumenep akan bersilaturahmi Kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi yang baru dilantik tanggal 26 Februari 2021 kemarin.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan
Selamat Hari Raya Idul Fitri