Ketua LP-KPK Korwil Kepulauan Nias: Kades Hinako Diduga Langgar UU Nomor 6 Tahun 2014

Ketua Lp-Kpk Korwil Kepulauan Nias: Kades Hinako Diduga Langgar Uu Nomor 6 Tahun 2014

LIPUTAN4.COM-NIAS BARAT, Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Korwil Kepulauan Nias Menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat, Sumatera Utara (Sumut), tutup mata terkait dugaan pemberhentian sepihak yang dilakukan Maskurnawan Marunduri, Kepala Desa (Kades) Hinako, Kecamatan Sirombu, terhadap Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) Pembagunan dan tiga kepala dusun desa setempat.

Kejadian tersebut Sekdes Faogosekhi Marunduri pihaknya telah menyurati Bupati, Dinas PMDK, Inspektorat, Sekda dan DPRD Nias Barat terkait persoalan itu.


“Tapi sampai saat ini Pemerintah Nias Barat diduga tutup mata terkait pemberhentian aparatur desa dan kadus tersebut,” ungkap Faoziduhu, Kamis (20/08/2020)

 

Perangkat Desa Hinako(Sekdes) Yang Diberhentikan Secara Sepihak Oleh Kades
Perangkat Desa Hinako(Sekdes) Yang Diberhentikan Secara Sepihak Oleh Kades

Faoziduhu menegaskan, pemberhentian itu diduga melanggar UU nomor 6 tahun 2014 tentang tata cara pemberhentian dan pengangakatan perangkat desa serta tanpa melalui prosedur musyawarah Desa (Mudes).

“Sekdes atas nama Faogosokhi Marunduri dipecat tanpa dasar hukum. Mirisnya, pemberhentian Sekdes melalui surat yang dikirim via Pos. Kades lalu mengangkat Sekdes baru pada 4 September 2019 silam,” Faoziduhu menjelaskan.

Dirinya juga menyesalkan pemberhentian sepihak yang dilakukan Kades Hinako karena tidak berpedoman pada Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang penggangakatan dan pemberhentian aparatur desa. Padahal menurutnya, Kades memahami tentang tata cara pengangkatan perangkat desa.

“Camat Sirombu seharusnya cepat tanggap melihat dan mendengar terkait permasalahan Sekdes di Desa Hinako dan langsung menelusuri informasi tersebut,” tegasnya.

Tapi, ternyata Camat Sirombu juga diduga ikut melindungi tindakan Kades Hinako.

Oleh karena itu kita minta kepada Pemerintah Nias Barat dalam hal ini Dinas PMDK dan Inspektorat segera mengambil tindakan dan memberi sanksi agar tidak terjadi di desa lainnya di Nias Barat,” harap Faoziduhu.

Dirinya mendesak Bupati Nias Barat mencopot Maskurnawan Marunduri dari jabatannya sebagai Kepala Desa Hinako yang dinilai tidak paham aturan dan membuat aturan sendiri.

Di tempat terpisah, mantan Sekdes Hinako, Faogosokhi Marunduri saat di konfirmasi membenarkan pemberhetian dirinya.

“Pemberhentian diri saya tidak sesuai dengan peraturan nomor 6 tahun 2014 dan peraturan Mendragi nomor 83 tahun 2015,” ucapnya.

Faogosokhi juga mengaku tidak terima pemberhentian dirinya melalui pos. “Disini sangat jelas, kades diduga mengangkangi Permendagri,” tegas Faogosokhi.

Kades Hinako, Maskurnawan Marunduri, di konfirmasi melalui telepon seluler pribadinya mengatakan,  pemberhentian sekdes, kaur pembangunan  dan kadus “sudah sesuai
Menurut pribadi saya.” jawabnya singkat.(sumber SZ)

Reporter : DT