Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Minta Eksekutif Fokus Garap Pariwisata Dengan Perencanaan Yang Baik..

Makbul - NTB, Politik
  • Bagikan
Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Minta Eksekutif Fokus Garap Pariwisata Dengan Perencanaan Yang Baik..
Foto : Drs.H.L.Hasan Rahman (Ketua Komisi IV DPRD Lotim)

Liputan4.Com – Denpasar  – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, H. L. Hasan Rahman mengatakan kemajuan dunia Pariwisata di Provinsi Bali disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang focus dan konsentrasi untuk memajukan Pariwisatanya yang didukung juga oleh anggaran yang cukup.

“Di Bali khususnya diKabupaten Gianyar,Tabanan atau diKabupaten lainnya memang anggarannya focus di Pariwisata, dan itu mereka tidak setengah-setengah dari soal infrastruktirnya,kelembagaan sampai kepada penataannya, dan itulah kekhasan dari politik anggaran di Bali,” ungkapnya kepada wartawan di Bali. Jumat(28/05/2021).

Hal itu disampaikan seusai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Lombok Timur, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, Kunjungan itu terkait soal mekanisme penganggaran dan pendapatan yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pariwisata ditempat ini dilakukan sepenuh hati. Mulai dari infrastruktur, kelembagaan sampai dengan penataan destinasi di masing-masing wilayah,“ katanya.

Selain itu, Hasan Rahman yang juga politisi dari Partai Golkar juga menyoroti kekhasan Politik anggaran di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali. Meski hal itu tidak disebutkan secara gamblang, apakah dijadikan rekomendasi atau tidak namun menurutnya hal ini sudah harus di follow up oleh eksekutif.

Dirinya juga menyinggung soal Rencana Induk Pembangun Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lombok Timur . Sebenarnya, sudah diambil alih oleh legislatif untuk mempercepat prosesnya. Jangan sampai hal tersebut menghalangi pariwisata.

Ia juga menjelaskan bahwa para penggiat pariwisata menginginkan data yang ada saat ini. Dan pada awalnya dewan juga berfikir dokumentasi dalam rancangan itu sudah lengkap.

“Ada komentar dari penggiat terkait dengan dokumentasi atau data yang tak menunjukan perubahan dari kondisi lima tahun yang lalu,Kami fikir dokumen sudah lengkap namun eksekutif butuh dana untuk itu(pedataan-red) sehingga rancangan itu dikembalikan karena belum menunjukkan keberadaan data yang terbaru,”terangnya.

Hasan Rahman mencontohkan data jumlah hotel dan home stay di Sembalun,saat ini cukup banyak, tetapi data yang disodorkan adalah data beberapa tahun lalu saat hotel dan home stay masih sedikit, saat ini data sudah berubah.

“Tidak hanya Sembalun, namun masih ada daerah lain seperti Masbagik, berapa jumlah kulinernya, rumah makan, usaha kerajinan gerabah di Masbagik Timur, kerajinan anyaman di Desa Loyok dan tempat lainnya. Jangan sampai yang diceritakan data tahun lalu karena bisa saja ada yang baru bahkan yang sudah gulung tikar,“ ungkapnya.

Kendati demikian, lanjutnya, meski usahanya mati namun orang yang bekerja ditempat itu disebutnya masih ada. Hanya saja belum maksimal.

Ia juga mengakui jika intervensi dari pemerintah yang kurang sehingga bank data itu penting. Di lain sisi, fokus pembangunan harus menjadi perhatian sebab hal itu akan berbuntut pada anggaran.

“Untuk membangun desa wisata misalnya, sering kali ditemukan ketidakfokusan. Seperti tahun 2019 misalnya, ada anggaran untuk membangun namun tahun berikutnya sudah tak ada lagi,“ tandasnya.

Sejatinya, kata Rahman, sudah ada rencana penggunaan anggaran yang matang sampai dengan tahap promosi untuk mendatangkan pengunjung. Jadi tahapan perencanaan itu harus dilakukan.

“Apalagi untuk membangun Desa wisata, perhitungannya dan desainnya harus jelas, jangan tiba-tiba jadi Desa wisata lalu akan banyak pengunjung,“ katanya.

Rahman hawatir, jangan sampai di belakang hari sudah dianggarkan miliaran rupiah tapi lantaran dengan perencaan yang tidak matang berimbas pada anggaran.

“Kita lihat Desa wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, disana memiliki perencaan yang jelas. Mulai dari konsepnya, kelembagaan, penataan, pengelolaan, peran Pemdes, Kecamatan, Kabupaten dan bagaimana bagi hasil usahanya, bahkan sampai urusan tiket masuk,“ paparnya.

Semuanya dikerjakan melalui pengkajian yang jelas sehingga diberikan porsi anggaran setiap tahunnya. “Namun berbeda dengan kita di Lombok Timur, begitu sudah diberikan anggaran, “plek” selesai karena tidak melalui perencanaan yang matang,“ pungkasnya.(Bul)

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan