“PTM harus tetap jalan dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan (Prokes),” ujarnya menjawab menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (13/7) siang.

“Permintaan itu aku sampai dalam rapat membahas PTM di Banjarbaru (35 kilometer dari Banjarmasin) baru siang tadi,” lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.

Laki-laki yang mengaku kelahiran Tahun 1956 itu beralasan tidak ingin warga masyarakat Kalsel bodoh sebagai sebab akibat tanpa PTM.

“Sebab kita sudah tiga abad lebih dijajah sebagai proses pembodohan. Jadi di zaman sudah merdeka jangan sampai rakyat kita bodoh,” ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.

Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengingatkan, semua pihak harus disiplin terhadap Prokes.

“Kecuali untuk zona merah yang tidak ada PTM samasekali. Sedangkan zona-zona lainnya tatap PTM tanpa mengabaikan Prokes,” tegasnya.

Selain itu, pengaturan tempat duduk atau anak-anak didik masuk sekolah/mengikuti PTM harus betul-betul teratur.

Begitu pula ruang kelas kegiatan belajar mengajar (KBM) harus disemprot dengan dispesektan minimal tiga hari sekali, lanjutnya.

Terkait PPKM dan penyekatan, dia mengingatkan pula, agar petugas langsung bersikap sopan dan santun, jangan sampai terjadi kekerasan, terlebih lagi pemukulan.

“Di Kalsel jangan sampai terjadi kasus seperti menimpa anggota Paspampres yang sempat viral,” tegasnya.

Oleh karena itu petugas lapangan juga harus aturan siapa saja yang bebas dari penjagaan/penyekatan antara lain wartawan, tenaga medis sesuai aturan, lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Kalsel itu tidak jemu-jemunya meminta perhatian masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi mereka yang terdampak COVID-19.

“Selain Prokes 3M (Mencuci tangan dengan sabun, memakai Masker dan Menjaga jarak) masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi warga masyarakat juga harus menjadi perhatian serius pada masa pandemi COVID-19,” demikian Supian HK.(Akmal R.R).