Kebijakan PPKM Banjarmasin Dinilai Tak Berjalan Efektif

Reporter: Irwan Saputra Kategori: Jendela Birokrasi, Kalimantan Selatan
  • Bagikan
Kebijakan PPKM Banjarmasin Dinilai Tak Berjalan Efektif

Liputan 4.Com – Banjarmasin.

ANGGOTA Tim Pakar Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Muttaqin menilai saat ini penerapan PPKM Mikro di Kota Banjarmasin tidak berjalan efektif. Hal ini membuat angka kasus terus mengalami lonjakan.

KETIDAK EFEKTIFAN ini terutama disebabkan oleh PPKM Mikro hanya berjalan di atas kertas karena peraturan yang menyertainya tidak diimplimentasikan di lapangan,” ucapnya,

Ia mengambil contoh, kebijakan soal work from home, pembatasan terhadap rumah makan atau restoran serta di fasilitas umum dan tempat ibadah yang tidak berjalan.

“Jadi ketidak efektifan tersebut karena ketidak tegasan Pemkot sendiri dalam menerapkan aturan-aturan tersebut sehingga di mata masyarakat PPKM Mikro itu tidak ada,” ujarnya.

Kondisi ini, tambahnya, menyebabkan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pengendalian pandemi Covid-19 di Banjarmasin. Padahal kepercayaan masyarakat sangat penting agar strategi penanganan pandemi menjadi lebih efektif.

Ketidakpercayaan ini juga mendorong perilaku masyarakat yang semakin abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Contohnya, sebelum ini hampir tiap malam kawasan siring RE Martadinata dipadati warga. Ini justru terjadi di hadapan kawasan perkantoran Pemkot Banjarmasin,” herannya.

Masalah lain juga terjadi. Hidayatullah menyebut saat ini Pemkot tak transparan soal data sebaran Covid-19 di Banjarmasin. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mencari informasi terkait pandemi.

Padahal PPKM Mikro menuntut ketersediaan data hingga pada tingkat RT/RW sebagai bahan dasar untuk membuat kebijakan lockdown mikro jika ada kasus di unit wilayah terkecil tersebut.

“Ini jangankan akses data sebaran kasus pada tingkat RT/ RW, pada level kelurahan saja sudah ditutup informasinya oleh Pemkot sejak Februari lalu,” ujarnya.

Padahal informasi aktual sebaran kasus Covid-19 hingga level unit wilayah terkecil dan transparansi data sangat penting agar masyarakat sadar bahwa kita saat sedang menghadapi bahaya pandemi. Jika data kasus hanya dalam bentuk gelondongan pada tingkat kota, maka warga tidak tahu di daerah mana yang sebaran kasusnya sedang tinggi.

“Ketidaktegasan dalam menegakkan aturan PPKM Mikro dan ketidaktransparanan data ini bisa mematikan ‘alarm kewaspadaan’masyarakat di masa pandemi sehingga mereka mengabaikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Terpisah, Pj Walikota sekaligus Ketua Tim Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen menyatakan bakal menindaklanjuti kondisi itu.

Dia bilang petugas akan lebih gencar melakukan sosialisasi seiring dengan penerapan Operasi Ketupat Intan 2021.

“Kita akan lakukan imbauan-imbauan kepada masyarakat. Sesuai regulasi, menghindari kerumunan itu tentu kita tegakan,” ujarnya, Kamis (6/5/2021) di Balai Kota Banjarmasin.(Akmal R.R).

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
1
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan