Kasus Tipikor KOHIPPI Rampung, Kejari Kota Sukabumi Kembalikan Rp. 6,7 Miliar Ke Negara

SUKABUMI – Masih ingat dengan kasus tindak pidana korupsi penyaluran kredit modal kerja yang diterima oleh Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) tahun 2012 yang lalu ? Dimana negara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17 Miliar.

Baru – baru ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi, telah mengembalikan uang senilai Rp. 6.704.050.014, hasil dari penjualan aset berupa tanah seluas 10.705 meter persegi yang berlokasi di wilayah Karang Tengah Kabupaten Sukabumi.


“Jadi aset tanah tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KOHIPPI, dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Ketua KOHIPPI berinisial MA,” kata Kepala Kejari Kota Sukabumi, Ganora Zarina.

Ganora menjelaskan, uang sebesar miliaran rupiah itu, sudah dikembalikan terhadap Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Sukabumi beberapa waktu lalu. Dimana sebelumnya telah ada pengembalian uang sebesar kurang lebih Rp 11 Miliar.

“Alhamdulilah pada tahun 2020 ini, aset tersebut sudah dapat dilelangkan setelah 3 kali gagal pada lelang tahun 2019, dan uang hasil lelang itu sudah dikembalikan terhadap negara melalui BJB Sukabumi, sebesar Rp. 6,7 Miliar,” katanya.

Sekedar informasi, penyaluran modal kerja sebesar Rp. 17 Miliar itu, diberikan terhadap KOHIPPI untuk kemudian dialokasikan terhadap 220 anggota koperasi. Namun uang tersebut tidak diserahan sebagaimana diberikan bantuan kredit dari BJB, akan tetapi justru diserahkan terhadap 50 anggota diluar anggota KOHIPPI.

“Tindakan KOHIPPI tersebut jelas sudah melawan hukum dan memperkaya diri sendiri juga korporasi, dan dalam kasus ini terdapat 6 tersangka dan sudah disidangkan serta diputus pada 20 Agustus 2018,” ungkap Ganora.

Dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung Jawa Barat tersebut, terdakwa berinisial DH yang tidak lain adalah Pimpinan BJB Sukabumi, diganjar hukuman 4 Tahun 6 Bulan Penjara dengan denda sebesar Rp. 50 Juta subsider 6 Bulan Kurungan Penjara.

“Kemudian terdakwa berinisial KPS yang merupakan Manajer Komersial BJB Sukabumi, di vonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 50 Juta subsider 6 Bulan Kurungan Penjara,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ganora, Ketua KOHIPPI berinisial MA dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dengan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara. Kemudian, Bendahara KOHIPPI inisial K selama 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.

“Untuk Sekretaris KOHIPPI inisial MN dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan, terakhir Manajer Operasional KOHIPPI inisial AR selama 4 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan,” pungkasnya.(Dani)