Kapitra Ampera S.H. M.H Menganalisa, Unjuk Rasa Yang Digelar Adalah Makar Politik

Liputan4.com ,Jakarta-Praktisi hukum sekaligus politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera menganalisa, unjuk rasa yang digelar pada Selasa tanggal 13/10/2020 atau disebut aksi 1310 tidak murni menolak UU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR bersama pemerintah. Demo tersebut bertujuan menggulingkan Presiden Joko Widodo.

Kelompok yang disinyalir ingin menggulingkan Pemerintahan yang sah ini menurut Kapitra adalah Tiga ormas besutan Habib Riziek Shihab yakni Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan GNPF Ulama, yang tergabung Aliansi Anti Komunis (ANAK) NKRI yang getol menggelar ANSI demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Saya melihat demo ini demo yang tidak fokus, demo yang tidak kontekstual, melebar kemana-mana dan nampak sekali demo ini tidak berkaitan dengan UU. Demo ini sebagai pintu masuk aja bagaimana ingin menjatuhkan Pak Jokowi sebagai presiden,” katanya, yang dikutip dari Warta Ekonomi, Kamis 15 Oktober 2020.

Menurut praktisi hukum ini, massa yang merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam itu sengaja membentuk framing kebencian kepada Presiden Jokowi.

Sebab, lanjut Kapitra, massa aksi masih menuntut UU Haluan Ideologi Pancasila dalam aksi mereka, padahal UU tersebut telah ditunda pembahasannya.

“Nggak ada fokusnya mereka, gak bisa bedakan mana UU omnibus law, mana UU Cipta Kerja, terus merambah lagi ke UU HIP. Segala pandangan dan argumentasi disampaikan demi membuat framing pemerintah telah salah dalam mengambil kebijakan,” katanya lagi.

Kapitra juga menilai demonstrasi bukanlah pilihan yang bijak dalam mengemukakan aspirasi karena berpotensi dilakukan secara anarkis, menimbulkan korban dan merusak berbagai fasilitas umum.

“Jika benar dugaan adanya agenda tersembunyi aksi untuk menjatuhkan pemerintah dengan cara-cara yang tidak konstitusional, maka hal tersebut merupakan tindakan makar sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan 107 KUHP,” jelasnya.

Kapitra menegaskan bahwa seruan-seruan mosi tidak percaya dan ajakan menjatuhkan pemerintah sudah masuk dalam makar politik. Bukan lagi sekadar kritikan terhadap pemerintah.

“Intinya mereka ingin ganti presiden, bukan lagi koreksi konstruksi terhadap kinerja presiden atau pemrintah tapi sudah masuk kepada makar politik,” pungkasnya.

Sumber Dr. M. Kapitra Ampera, S.H. M.H.

Leave a Reply