Kajari Muara Enim Diduga Lamban tindak lanjuti Pengaduan LSM Dan Masyarakat

Kajari Muara Enim Diduga Lamban Tindak Lanjuti Pengaduan Lsm Dan Masyarakat

Liputan4.Com Muara Enim–Untuk Menjalankan Tugas  Pegawai Negeri Sipil Telah Tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri sipil  pasal 4, ayat (1) dan (6), dimana pada pasal ini menyebutkan, di antaranya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang, Ayat (1) menyalahgunakan wewenang, ayat (6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.


Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sesuai dengan hak dan tanggung jawab kami sebagai warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Muara Enim, yang tertuang peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan Korupsi.

Hasil pantauan awak media lebih kurang 15 laporan dari masyarakat atau LSM di Kabupaten Muara Enim yang belum di tindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatara Selatan.

Sebut saja Danu, Rudiansyah dan Efriansyah yang berhasil di bincangi mengatakan, "ya laporan banyak yang belum di tindak lanjuti, hal ini tentu sangat di sayangkan, padahal Korupsi musuh kita bersama dan harus dimusnakan dari Republik Indonesia yang kita cintai.

Terhitung dari Bulan Januari Kami masukan laporan Kami ke Kejaksaan Negeri Muara Enim, namun sampai saat ini belum ada surat balasan atau kejelasan dari Kejaksaan Negeri Muara Enim atau balasan surat dari laporan Kami,Ungkap Mereka

Maka dengan adanya laporan atau aduan Kami ini, Kami berharap agar kiranya melakukan pendalaman dan pengusutan berupa penyelidikan dan penyidikan dengan terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap berkas – berkas pengadaan tersebut, hal ini untuk menghindari terjadinya barang bukti.

"Memanggil para pihak yang diduga terlibat, dalam hal ini PPK dan Pengawas PPTK pada pekerjaan tersebut, untuk diambil keterangan  guna mendapatkan kejelasan dan informasi yang lebih akurat," tegas Mereka

"Kini sudah Kami buat surat mempertanyakan yang kedua kalinya yang sudah Kami layangkan, untuk laporan Kami terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Mudah – mudahan secepatnya di proses," tutupnya.

Saat di wawancarai  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Muara Enim Mirnawati, SH, melalui Kasi Intel Kejari Julius, SH di ruang kerjanya menjelaskan kepada awak media terkait laporan atau pengaduan, dan berita sebelumnya yang sudah tayang.

"Ya memang sudah banyak laporan masuk di Kejaksaan Negeri Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Lebih kurang sudah ratusan, namun tentunya tidak mungkin akan kami tindak secara bersamaan, tentu satu persatu," ujar Julius pada  Rabu (29/04/2020)

Terkait berita yang tayang di salah satu media menyebutkan,bahwa stegmen saya yang mengatakan. Untuk mengajukan laporan atau pengaduan, harus cukup bukti yang akurat.

Salah satunya, pihaknya meminta setiap pelaporan atas ada dugaan tindak pidana korupsi, harus sesuai aturan yang berlaku. Yang mana pelaporan tersebut haruslah disertai indentitas pelapor dan uraian tentang fakta dugaan terjadinya tindak pidana korupsi seperti rekaman atau photo pekerjaan atau pengadaan yang di laporkan tersebut.

Di situ saya menjelaskan hal tersebut, tapi saya bukan menjastis atau asumsi ke perorangan. Namun saya hanya memberi gambaran, yang mana laporan dari LSM atau Masyarakat ada beberapa inti yang belum lengkap untuk dilengkapi apa yang saya sampaikan.

"Bagi sudah lengkap laporan atau pengaduan Kejaksaan Negeri Muara Enim, Kabupaten Muara Enim mohon untuk bersabar, secepatnya kita akan proses satu persatu," pungkasnya.(A.Wijaya)

[zombify_post]