Kadir Nasution: Defisit APBD Pemkab Palas 2022 Harusnya Pengaruhi Penilaian Terhadap LHP BPKP Provsu.

LIPUTAN4. COM. PADANGLAWAS (SUMUT)
PALAS-Defisit anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) tahun 2022 seharusnya pengaruhi penilaian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara.

Statemen tersebut disampaikan langsung Ketua DPD KNPI Palas Kadir Nasution kepada Media ini, Rabu (24/05). Menurutnya akibat defisit anggaran tahun 2022 senilai 24 M, mengakibatkan beberapa pos belanja daerah seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 3,2 M dan proyek fisik senilai 17 M tidak terbayarkan.

“Sekalipun defisit anggaran merupakan hal biasa dalam suatu pemerintahan. Tetapi yang dialami Pemkab Palas seharusnya tidak sampai berakibat pada kegiatan tidak terbayarkan. Kondisi ini seharusnya pengaruhi penilaian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara, ucap Kadir.

Sebagaimana diketahui, defisit anggaran Pemkab Palas telah berdampak luas. Tidak hanya berdampak pada kegiatan proyek fisik yang tidak berbayar, TPP juga terus terhutang. Bahkan operasional kegiatan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

” Defisit anggaran tahun 2022 merupakan gambaran terhadap kebijakan yang keliru dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif di bawah kepemimpinan Ahmad Zarnawi Pasaribu (AZP). Selama ini dinilai banyak penundaan pembayaran tunjangan kinerja guru, paramedis maupun pembayaran para Pegawai Tidak Tetap (PTT),” Kata Kadir.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Prabowo Raih Tokoh Peneguh Kedaulatan Negara

353 TAUFIK ARIFIN

Untuk mengatasi defisit, kata Kadir, Pemkab harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ia mengingatkan potensi pajak daerah di Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi PAD yang cukup luar biasa.

“Dalam penganggaran pemda wajib melihat prioritas sesuai dokumen perencanaan yang ada, rasionalisasi terhadap anggaran harus dilakukan untuk mengatasi defisit keuangan daerah,” lanjutnya.

Menurutnya, pemkab Palas harus segera melaksanakan rasionalisasi terhadap anggaran yang ada. Banyak yang perlu dikaji ulang dalam masalah perencanaan penganggaran di daerah. Daerah sendiri wajib mengoptimalkan PAD nya agar dapat membantu secara langsung keuangan khususnya defisit yang dihadapi.

Kadir juga mengingatkan, perlu ada kreatifitas dan inovasi perbaikan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi, termasuk dalam pengelolaan PAD. (Sbn)