Liputan4.com – Lombok Timur – Polemik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) terus menuai protes dari berbagai kalangan. Karena penyaluran BPNT tersebut dinilai tidak mematuhi Pedoman Umum(Pedum). Seperti ketika agen dikoordinir oleh penyalur, sementara dalam Pedum sudah jelas mengatakan agen tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
Melihat carut marutnya penyaluran BPNT di Lombok Timur, beberapa waktu lalu DPRD Lombok Timur, melakukan hearing dengan Dinas Sosial dan BRI Cabang Lombok Timur untuk membahas hal tersebut, ndan dari hasil pertemuan itu, DPRD Lombok Timur, merencanakan penyaluran BPNT dan bantuan yang lainnya disalurkan lewat Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).
Menanggapi rencana DPRD yang akan menyalurkan BPNT lewat BUMDes itu, beberapa Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur, menyambut baik wacana penyaluran BPNT melalui BUMDes, karena menurut mereka hal itu akan berdampak lebih nyata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kepala Desa Loyok Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur M.Rosidi,S.sos.i menyambut baik rencana tersebut, karena dengan demikian apa yang menjadi hajatan Bupati Lombok Timur H.Sukiman Azmy akan bisa terwujud untuk membuat BUMDes setara dengan Ritel Modern yang saat ini dianggap tidak menguntungkan masyarakat.
“Kami berharap rencana penyaluran BPNT melalui BUMDes itu benar-benar bisa diwujudkan, karena kalau itu terjadi maka BUMDes kami InsyaAllah bisa seperti Ritel Modern. Dan potensi yang ada didesa kami bisa terakomodir. Didesa kami ada pedagang beras,peternak ayam petelur dan pedaging,pedagang sayur dan lainnya. Jadi kalau BPNT ini diserahkan ke BUMDes maka potensi ini bisa kita angkat, artinya semua isi dari paket BPNT itu berasal dari Desa ini sendiri, sehingga kalau ada keuntungan maka akan berputar dimasyarakat kami disini,” Ungkapnya panjang lebar.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Darmasari Muksin,S.sos.i yang mengaku mampu untuk menyalurkan BPNT berapapun besar nilainya, karena BUMDes Desa Darmasari saat ini menurutnya memiliki modal Rp.600 juta lebih.
“BUMDes Kami siap untuk menjadi penyalur BPNT dan bantuan social lainya, karena kami didukung modal yang cukup untuk mengelola bantuan itu. Saya kira rencana penyaluran BPNT melaui BUMDes sangat tepat, daripada keuntungan jatuh pada perorangan lebih baik keuntungan diberikan ke BUMDes. Dari keuntungan itu BUMDes akan dapat mengembangkan usahanya, yang tentu akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan,” Terang Muksin.
Menurut Beberapa Kepala Desa yang ditemui Media ini, pada prinsipnya menyambut baik rencana penyaluran BPNT diserahkan ke BUMDes dikarenakan pihak Desa bisa mengangkat unit usaha masyarakat yang ada di Desa masing-masing. Mereka meyakini memiliki masyarakat yang berpropesi sebagai pedagang beras, peternak ayam, petani sayuran dan lainnya.(Bul)
