Kabar Buruk dan Kabar Gembira untuk Civitas UIT Makassar dari L2Dikti, Camkan Baik-baik

MAKASSAR – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah IX Sulawesi, memberikan tanggapannya terkait masalah yang saat ini dihadapi Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.

Selama sepekan lalu, L2Dikti melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa UIT di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), dengan data di masing-masing program studi di UIT.

Hasilnya, L2Dikti menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk.

“Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti kepada Badan Penyelenggara dan Badan Pengelola UIT,” kata Prof Jasruddin, Kepala L2Dikti Wilayah IX Sulawesi, Minggu (21/10/2018).

Surat tersebut tertanggal 8 Mei 2018.

Isinya tentang, Sanksi Administratif diberikan Kemenristekdikti atas berbagai pelanggaran administratif yang ditemukan di UIT.

Adapun sanksi administratifnya berlaku hingga 8 November 2018.

“Sanksi tersebut dapat ditingkatkan menjadi sanksi pencabutan izin apabila UIT tidak melakukan upaya perbaikan,”kata Prof Jasruddin.

Perbaikan tersebut di antaranya revisi PD Dikti dan membatalkan ijazah yang sudah diterbitkan bagi 992 mahasiswa yang tidak terdaftar di PD Dikti dan bagi 1.830 mahasiswa yang tidak memenuhi syarat yang telah diwisuda pada tahun 2015-2016.

“UIT juga harus menunjukkan komitmen yang baik untuk mulai menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, serta menyelesaikan kewajibannya untuk memenuhi hak hak dosen dan tenaga akademik,” tambah mantan Direktur PPs-UNM ini.

Prof Jasruddin menambahkan, Kemenristekdikti akan bersikap objektif dalam menilai upaya UIT dalam melakukan perbaikan sebelum batas waktu 8 November 2018.

Doktor Fisika PPs-ITB ini menjamin penilaian Kemenristekdikti tidak akan dipengaruhi oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh pihak manapun terkait permasalahan di UIT.

“Keputusan Kemenristekdikti apakah menjatuhkan sanksi pencabutan izin bagi UIT atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh sejauh mana kesungguhan UIT dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi Kemenristekdikti,”tegas sarjana pendidikan Fisika IKIP Ujungpandang ini.

Beberapa PTS Siap Tampung Mahasiswa UIT

Terkait tuntutan sekelompok mahasiswa UIT yang menginginkan pindah ke perguruan tinggi lain, Prof Jasruddin mengatakan sudah menjadi hak masing-masing mahasiswa.

Bahkan sebelumnya sata mneghadiri wisuda di Unibos beberapa hari yang lalu, Prof Jasruddin akan memfasilitasi mahasiswa yang ingin pindah dengan melakukan identifikasi perguruan tinggi di wilayah Sulawesi yang mempunyai program studi yang sama dengan UIT.

“Kita akan fasilitasi tapi kita data dulu. Beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) sudah bersedia menerima,” kata Prof Jasruddin di Unibos.

Kabar Buruk Lainnya

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah IX Sulawesi, akhirnya menarik 31 dosen yang dipekerjakan di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar.

Dosen itu terdiri dari sembilan orang bergelar Guru Besar dan 22 orang bergelar doktor dan magister.

Para profesor beragam ilmu itu tidak berproses dan lahir di UIT Makassar tetapi merupakan pindahan dari kampus lain.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan LLDIKTI IX Sulawesi Drs Andi Lukman dalam siaran persnya, Kamis (18/10/2018) malam.

Baca: Ijazah dari Kampus Dibekukan Masih Bisa Dipakai, Begini Penjelasan L2Dikti Sulawesi

Kebijakan LLDIKTI bagi kampus yang masuk kategori taat azas dan kampus sehat adalah memberi bantuan pengembangan SDM dosen, bidang kelembagaan dan lainnya, termasuk untuk UIT.

Ketika kampus Universitas Indonesia Timur (UIT), Makassar, belum berstatus pembinaan, beberapa jenis bantuan telah diberikan, antara lain penempatan 31 dosen.

UIT terbilang cukup dimanjakan Kemenristekdikti dengan penempatan sembilan Guru Besar, lebih banyak di banding kampu binaan lainnya.

“Jenis bantuan lain yang telah diberikan selama ini beberapa dosen berstatus dipekerjakan dan dosen tetap yayasan mendapat beasiswa lanjut studi S3 di beberapa pengelola pascasarjana di Indonesia,” kata Andi Lukman.

Bantuan lainnya, sejumlah dosen yang meraih hibah penelitian dan skim penelitian.

Sejumlah mahasiswa juga telah mendapat beasiswa guna membantu menyelesaikan jenjang studinya.

Setelah melakukan pemantauan lapangan, Kemenristekdikti menilai proses pembelajaran dilakukan UIT tidak taat azas, sehingga diberi sanksi pembinaan selama enam bulan.

“Karena statusnya ini seluruh layanan untuk UIT diputus,” kata Andi Lukman.

Perlu diketahui, saat sanksi diberlakukan, LLDIKTI IX Sulawesi melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, baik mahasiswa, pengelola dan dosen.

Komunikasi dengan pihak yayasan selalu diupayakan, namun tidak efektif karena ketua yayasan yang menjadi kunci utama tidak pernah memenuhi undangan LLDIKTI dan hanya diwakilkan.

“Beberapa point dalam surat sanksi pembinaan yang harus dibenahi selama enam bulan, termasuk menarik ribuan lembar ijazah. Selain itu, kesejahteraan para dosen yang terabaikan juga jadi salah satu masalah. Belum lagi pembagian kewenangan antara yayasan dan pengelola yang juga tidak jelas,” tutur Andi Lukman.

Kondisi internal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah akreditasi prodi yang sudah kadaluarsa.

“Akreditasi prodi kadaluarsa juga tidak bisa menerbitkan ijazah dan menerima mahasiswa baru. Ketika akreditasi kadaluarsa maka dengan sendirinya ijin operasional juga tidak berlaku,” kata Andi Lukman.

Proses pembinaan dari LLDIKTI IX saat pertama kali surat pembinaan turun, berjalan lancar.

Baca: UIT Makassar Wisuda 600 Alumni

Tetapi ketika pihak UIT menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN atas sanksi LLDIKTI dan Kemenristekdikti, berarti sanksi pembinaan tidak diterima.

Maka LLDIKTI mengambil kebijakan, menarik semua dosen berstatus dipekerjakan serta mencarikan kampus lain, bagi dosen yayasan yang sudah mendapat sertifikasi.

Pihak UIT Makassar telah mencabut permohanan PTUN tersebut, sementara jatuh tempo sanksi pembinaan semakin dekat.

“Sangat diharapkan UIT segera melakukan langkah cepat dan tepat, dengan memenuhi persyaratan yang tertera dalam sanksi tersebut, sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan sebaiknya,” tutur Lukman.(*)

Leave a Reply