Jika Formula E Batal, Pengamat : Gubernur Anies Bisa Tersandung Kasus Hukum

Reporter: taufik Topik: Jakarta
  • Bagikan
Jika Formula E Batal, Pengamat : Gubernur Anies Bisa Tersandung Kasus Hukum

LIPUTAN4.COM,JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai, jika polemik interpelasi Formula E terus berlanjut antara PDIP, PSI dan 7 Fraksi DPRD di Jakarta, maka akan mempengaruhi penilaian Federasi Otomotif Internasional (FIA), dan bisa berpotensi pembatalan penyelenggaraan Formula E.

Pasalnya sampai saat ini jadwal kosong pada 4 Juni untuk penyelenggaran adu balap mobil bertenaga listrik yang rencananya akan diadakan di Jakarta statusnya masih belum diputuskan (to be Decided ).


“Pada kalender sementara yang telah dikeluarkan FIA, tidak ada jadwal untuk Jakarta, kecuali ada jadwal kosong pada 4 Juni 2022, namun statusnya belum dipuskan (to be Decided). Jadi belum ada kepastian Formua E bisa diselenggarakan di Jakarta,” kata Sugiyanto, kepada media di Jakarta, Kamis (2/09/21).

Lebih lanjut Sugiyanto mengatakan, atas polemik interpelasi Formula E dan permasalahan lainnya, maka FIA selaku pengelola Formula E di New York, Amerika Serikat dan Formula E Oganisation (FEO) akan terganggu dan ragu. Boleh jadi FIA bisa saja membatalkan penyelenggaran Formula E di Jakarta pada 4 Juni 2022.

“Bila Formula E batal diselenggarakan, maka dampaknya akan sangat beresiko bagi Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

SGY menegaskan, bila Formula E batal digelar, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab pemprov DKI telah mengunakan uang rakyat melalui APBD sebesar Rp. 983,31 milyar. Dana itu dibayarkan kepada pihak penyelenggara untuk commitmen fee sebesar Rp 560 milyar dan pembayaran Bank Garansi senilai Rp 423 miliar.

“Bila batal, maka uang rakyat itu berpotensi hagus, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Dari sini dapat berpotensi menjadi kasus hukum. Boleh jadi akan dapat menyeret Gubernur Anies Baswedan kedalam kasus hukum, sebab Anies yang menginginkan kegiatan Formula E itu,” ujarnya.

Pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini mengingatkan, sebaiknya hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyaat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dapat dilanjutkan, sehingga bisa dicari solusi jitu untuk menuntaskan semua persoalan yang ada.

“Sebaiknya Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta kepada 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta agar menerima interpelasi Formula E yang diusulkan oleh 33 anggota Dewan dari PDIP dan PSI. Hal ini penting agar pro dan kontra ini tidak terus berlanjut,” ujarnya.

Sesungguhnya interpelasi sendiri menurut SGY adalah hak anggota DPRD Jakarta bertanya kepada gubernur Anies. Sehingga ini merupakan kesempatan emas bagi Anies untuk menjelaskan secara gamblang berbagai persoalan atas rencana penyelenggaran Formula E.

“Biar persoalan menjadi terang benderang, Anies harus menjelaskan kepada anggota dewan di forum interpelasi nanti. Inikan sederhana tidak diperlu dikhawatirkan, bahkan bisa menuntaskan polemik yang ada selama ini,” tandas SGY.

Print Friendly, Pdf & Email
  • Bagikan