News, Opini  

Jejak Konflik Agama Dan Politik

Jejak Konflik Agama Dan Politik

Oleh : IMMawan Ekal


Sejatinya konflik  tidak hanya dilihat dalam pandangan  kompleksitas, namun  didasarkan pada ruang dan waktu . dimana kita kenal dengan  konflik horizontal baik Agama dan politik dijadikan  instrumen pemerintah untuk  mencapai kepentingan subjektif, pada prinsipnya  politik adalah  kebijakan pemerintah  yang  merumuskan kepentingan rakyat  maka hakekat  politik sebagai manifestasi  dari Nilai luhur kebinekaan Negara.

Keberagaman inilah merupakan wujud dari  keunikan suatu  Negara yang mestinya dipelihara sebagai  cita Bangsa dan ideologi  Negara. Seiring Berkembangannya kulturasi  paradigma  politik  dan Agama  praktek rasialisme kembali  berujung perpecahan dikalangan  umat beragama . tentunya  konfilik  horizontal  juga terkait dengan  kepentingan  oknum  tertentu  yang menciptakan  perbedaan dikalangan  toko-toko  Adat, Agama, dan masyarakat. Sehingga  arus  benturan  semakin menjulang   tinggi  hampir tak mengenali kendali menajemen konfilik. 

Hal demikian terjadi karena Agama  disulap sebagai  alat politik  dalam kerangka kepentingan elitis. Agama-agama pada galibnya merupakan lembaga moral yang sakral dan mulia. Melalui Nilai-nilai luhur Agama-agama umat manusia diantar untuk mengenal dirinya dan mengakui kekuasaan sang illahi di luar semesta dijalin guna menciptakan  harmoni yang damai. Agama menjadi bencana ketika  umat beragama  menyalahartikan dan menyalahgunakan  agama   untuk kepentingan  sempit dan sesaat.

Agama bukan lagi menjadi rahmat bagi semua ciptaan, malah berbalik arah menjadi penebar teror  dan kebencian  antara sesama umat manusia. Agama  dipolitisasi  menjadi alat kekuasaan. Berkaitan  dengan pemilukada Maluku utara  juli 2013, agama-agama diuji eksistensi dan kematanganya.

Apakah mampu menjadi kekuatan perekat dan membawa kemasalahatan atau begitu rapu sesaat. Untuk menjaga “Kemurniaan” Agama sebagai bukan alat politik,   maka pertukaran  informasi  dan saling berbagi merupakan salah satu upaya  menegaskan dan meneguhkan peran konstruktif Agama diruang public, khususnya  dalam rangka menyukseskan Pemilukada damai Maluku utara. Untuk itu, sinegri dan kerja sama  antara  agama menjadi Imperatif yang terberi (given).

Herman Oesman (akademisi UMMU) mengingatkan bahwa “sejarah kelam”pemilukada  diwaktu lalu, jangan sampai terulang kembali. Semua elemen masyarakat diajak  untuk mewujudkan  pemilukada damai  dimaluku utara. Tentang potensi manipulasi symbol-simbol agama untuk meraup simpati pemilih. Sosiolog asal Maluku utara ini mengingatkan agar masarakat bersikap kritis. Sebab belum tentu kandidat yang mengusung simbol-simbol agama saat terpilih akan konsisten menjalankan nilai-nilai agama.

Partisipasi masyarakat dipemilukada  kemarin menjadi langka pasti menentukan pilihan kepala daerah  menggunkan metode fundamentalisme Agama. Sementara Agama dalam prinsipnya adalah keyakinan terhadap  illahi yang berorentasi pada penguatan ketauhidan. Berdasarkan fenomen politik dimaluku utara kekuatan religi didasari atas skema elitis dengan sebuah isu yang hangat  diseruhkan hanya pada siklus  kepercayaan. 

Hal seperti ini, sebenarnya tidak baik dilakukan meskipun Agama sebagai basis kekuatan politik dalam menarik simpati masyarakat Maluku utara sebelum berjalanya pemilukada. Sebab perpecahan sering terjadi karena unsur perbedaan dikalangan oknum yang  berkepentingan. tidak hanya faktor Agama dan politik yang mengalami ketimpangan sosial Namun faktor akuntabilitas dan integritas dipihak penyelenggara pemilukada juga perlu diuji eksistensinya. 

Sebagaimana mestinya kita ketahui bersama di pemilu kemarin banyak perktek kolusi antara pemangku kepentingan dan dilain pihak orang yang dengan inisatif berkepentingan dipemilu kemarin. Maka jangan heran jika konflik tidak hanya  bersifat horizontal namun bisa saja  berimplikasi pada konflik vertical diantaranya pemilih dan pihak penyelenggara yang demikian terjadi seperti biasanya. Problem kerap kali terjadi tidaklah terlepas dari peran moral dari sejumlah elemen masyarakat sangatlah diperlukan. Peran dari KPUD, BAWASLU, Para kandidat, tim sukses sangatlah strategis diperlukan demikian pula para toko Agama agar dapat melakukan pencerahan politik praktis. 

Tidak kalah pentinya peran dan partisipasi aktif pemuda lintas Iman menggawal pemilukada yang bersih dan damai dimaluku utara.selain pemuda merupakan segmen pemilih terbesar, Namun pemuda juga rentan terprovokasi. Oleh sebab itu, konsolidasi pemuda dan peran kritis pemuda sangatlah diharapkan untuk mendorong transformasi Maluku utara yang lebih baik.  Apabila simpul pemuda dan keaktifan elemen masyarakat tidak didorong untuk mengantisipasi gejolak suku, Agama, dan Ras ditenggah momentum pemilukada maka konflik yang biasanya kita kenal diantaranya’ konflik Horizontal, dan konflik vertical semakin gemuk terjadi sebagaimana mestinya.

Sekalipun spirit pluralisme dan toleransi terus diperjuangkan Namun praktek feodalisme politik masih saja dioperasikan oleh pemangku kepentingan dipemilukada nanti tentunya mengundang konflik Agama yang lebih besar. Hal demikian terjadi kerena setiap momentum pemilukada tidak terlepas dari praktek feodalisme politik. 

Misalnya dalam ungkapan klasik yang diucapkan oleh seorang murid, Filosof berkebangsaan yunani yang paling tersohor plato pada tahun 342 SM yakni Aristoteles sampai pada zaman moderen ataupun zaman postmoderen saat ini, tidak ada satupun para filosof, pakar serta ilmuan sosial membanta bahwa manusia itu adalah “zoon politicon” mahluk sosial atau mahluk politik yang tidak bisa menggapai keinginan-keinginan, cita-cita serta harapan akan kehidupan yang sejahtera, jika menafikan hidup bersama antara satu  dengan yang lain, dengan lain perkataan, kehidupan seseorang dapat berkembang jika ia hidup dalam dan bersama masarakat. Hal demikian juga terdapat dalam Bukunya Abdul Rahman Ibnu khldun tentang ‘mukaddimah ibnu khldun’ organisasi kemasyarakatan (ijtima’insani) umat manusia adalah suatu keharusan, karena manusia itu bersifat politisi menurut tabeatnya. Bersinggunggan dengan hal tersebut. Menurut Thomas hobbes’ semua manusia mempunyai keingginan abadi dan tanpa batas akan kekuasaan dan hanya berhenti dalam kematian’ oleh karena itu sepanjang manusia menjalani kehidupan dijakat raya ini tidak terlepas dari ketertarikan akan sebuah perjuangan merebut kekuasaan.

Kekuasaan merupakan sebuah magnet serta keingginan naluriah. Yang bila keingginan setiap manusia untuk berkuasa berjalan menggunakan logikanya sendiri, maka hal tersebut menyimpan bahaya laten dan dan  berkonstribusi memicu eskalasi konflik pada masyarakat. Karena politik pada galibnya tidak ada perkawanan abadi melainkan kepentingan individu. Sebuah kebasahan dalam pertarungan kekuasaan dipanggung politik. Konflik kepentingan sesuatu yang tak dapat dihindari.namun hal yang perlu dikelolah jangan sampai dalam pertarungan kepentingan politik memberi efek negative dalam police kebijakan setelah kemenangan digapai.diantara efek efek negative yang perlu dihindari adalah banggunan politik yang berwujud pada politik feodalisme,  sebab feodalisme merupakan faham yang menempatkan kekuasaan hanya pada kelompok kecil masyarakat. Dapat juga diartikulasikan bahwa kekuasaan politik Ala feodal itu adalah pembagian pembagian kekuasaan politik lebih didominasi dengan menggunakan pertimbangan logika keturunan,pertalian darah, keluarga atau sanak family.

Maka diperlukanlah iktiar politik. Dalam rangka meminimalisir terjadinya perktek-praktek kekuasaan feodalistik. Dengan meminjam kata. “preferensi’ yang dikemukakan oleh james Coleman. Seorang teoritis sosial yang merumuskan sebuah teori tentang “pilihan rasional. Coleman mengatakan, tindakan pada perseorangan menggarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu, serta tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan.  (perfernesi). Oleh karena itu preferensi rasional merupakan salah satu alat ukur yang dapat ditakar, tingkat rasionalitas dan kecerdasaan untuk meletakan pilihan kepada siapa elit yang diberikan mandat untuk berkuasa. 

Kerena hasil preferensi rasional itu harus berbanding lurus dengan hasil yang didapat, artinya gambaran elit politik yang berkuasa dan mempraktekan kekuasaan politik feodal adalah cerminan dari kita yang memilih. Agar tidak menghasilkan pemimpin yang feodalistik sebab praktek feodal justru akan meningkatkan klasifikasi sosial,  yang kuat semakin kaya dan yang lemah semakin melarat. Sedangkan Agama membenci itu sebagaimana yang kita ketahui bersama tidak ada yang kaya maupun yang miskin yang ada hanyalah kesamaan dihadapan sang illahi. Maka praktek feodalistik mesti diantisipasi agar tidak terdapat unsur perbedaan dalam kerumunan pluralisme.

[zombify_post]