Merdeka Dalam Berkarya, Polda DIY Imbau KSJ Tolak Pesanan Desain Sablon Provokatif Jelang Pemilu 2024

YOGYAKARTA (D.I. YOGYAKARTA), LIPUTAN4.com – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng Komunitas Sablon Jogjakarta (KSJ) untuk menyongsong dan menciptakan kampanye yang damai.

Hal ini dilakukan guna menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polda DIY.

Kegiatan dikemas dalam bentuk diskusi dengan mengambil tema ‘Merdeka Dalam Berkaya’ di Jogja National Museum (JNM) Jalan Prof. Ki Amri Yahya No.1 Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, DIY.

Hadir dalam diskusi itu Kasubdit I Ditreskrimsus Polda DIY AKBP Sarwendo, Perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY Wahyu Tri Atmojo, Ketua KSJ Aditya Setiawan Putra, dan komunitas Sablon di Yogyakarta.

Kasubdit ekonomi Ditintelkam AKBP Dwi Prasetionugroho SE MH menuturkan, Polda DIY melakukan pendampingan terhadap mereka dalam menjalankan usahanya.

Yang terpenting adalah memperkenalkan kepada pelaku usaha mikro khususnya UKM supaya tergabung ke dalam koperasi.

“Sebagai kelompok pengusaha muda tentunya bisa menghasilkan kreasi yang luar biasa, dan yang kita harapkan mereka mempunyai wadah,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat 18 Agustus 2023.

Wadahnya tentu saja sebuah badan usaha yang bisa mendorong untuk maju dan inovatif dalam mengeksplorasi produknya.

Maka, dihadirkan dari Dinkop UKM DIY dalam diskusi untuk memberikan wawasan kepada para peserta.

Terkait jelang tahun politik, AKBP Dwi menegaskan pihaknya sudah menyampaikan ke beberapa komunitas untuk tidak salah langkah dalam membuat suatu produksi yang berdasarkan pesanan.

Jangan menerima pesanan desain sablon yang sifatnya provokatif, karena segala bentuk provokasi itu berbahaya dan akan sangat merugikan bagi kita semua.

Kegiatan yang merupakan program Ditintelkam Polda DIY ini sengaja menghadirkan Ditkrimsus agar para anggota komunitas mempunyai wawasan dan pencerahan mengenai sampai sebatas mana suatu desain produk diperbolehkan tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum.

“Mereka teman-teman komunitas ini sudah terbiasa menghasilkan suatu desain kreasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas, namun kita ingatkan supaya tidak membuat suatu produk yang berbau provokasi,” ungkapnya.

Pendampingan tersebut sangat perlu, lanjut AKBP Dwi, karena anggota komunitas ini cenderung mampu berkreasi namun belum mengetahui secara jelas batas-batas koridor hukum saat kampanye dan pemilu nanti.

Edukasi ini dimaksudkan upaya mereka tetap bisa berkreasi, tanpa terkena resiko atau implikasi yang lebih lebar dari sudut pandang hukum.

Aditya menambahkan, materi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha sablon.

Momen tahun politik, tentu ada peningkatan penjualan untuk sektor-sektor tertentu yang memang sudah terbiasa menerima pekerjaan saat masa kampanye.

Terkait dengan gempuran produk pakaian bekas impor, dia sangat menyayangkan.

Alasannya, hal tersebut sangat merugikan UMKM lokal. Karena di Yogyakarta banyak pengusaha sablon yang produksinya tidak kalah bagus.

“Tidak perlu khawatir, gaya dan tren produksi di Yogya tidak kalah. Kami harap pemerintah lebih care di industri jasa, khususnya sablon dan konfeksi karena masih minim program dan pelatihan,” ucapnya.***