Massa AASS Save Dodo Arman Datangi Kantor Gubernur Sumsel Desak Copot PJ Bupati Muara Enim 

Liputan4.com, Palembang – Massa Aliansi Aktivis Sumsel (AASS) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi mendesak Pj Gubernur agar segera mencopot PJ Bupati Muara Enim karena dianggap anti kritik. Aksi demo ini sebagaimana terlihat jika massa aksi mendesak pencopotan PJ Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali yang dianggap sebagai pemimpin yang anti kritik karena telah melaporkan Dodo Arman (Aktivis Sumsel) ke Polda, Selasa (05/03/24).

Dalam aksinya, Aliansi Aktivis Sumsel memberikan dukungan kepada Dodo Arman selaku sesama aktivis yang sudah dilaporkan oleh PJ Bupati Muara Enim ke Polda Sumsel. Save Dodo Arman menjadi orasi dalam aksinya Aliansi Aktivis Sumsel.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Parah !! Dikonfirmasi Terkait Pelaksanaan Fisik Dana Desa Tahun 2023 Yang Belum Selesai Dikerjakan,Kades Lau Lebah Minta Surat Tugas Wartawan

1144 ERIKSON SIRAIT

Tapi sayangnya massa aksi dari Aliansi Aktivis Sumsel ini tidak bisa bertemu dengan PJ Gubernur Sumsel, Ahmad Fatoni karena sedang ke luar kota. PJ Gubernur Sumsel, Ahmad Fatoni tidak bisa menemui para pendemo dan diwakilkan oleh perwakilan Biro Pemerintahan Pemprov Sumsel, Yunan Helmi.

Menurut salah satu aktivis Sumsel, Sanusi yang menilai jika kinerja PJ Bupati Muara Enim dianggap tidak baik dan anti kritik dari masyarakat.

“Kami memberikan waktu sampai awal bulan puasa, kalau tidak ada tindak lanjut perkembangan bahwa PJ Bupati Muara Enim tidak dilakukan rekomendasi pemecatan maka kami mengambil langkah kongkrit untuk mengepung kantor Gubernur Sumsel, saya pastikan kawan-kawan aktivitas, wartawan akan turun bersama meminta PJ Gubernur Sumsel untuk melakukan pemecatan ini,” katanya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Jenniwaty, Merasa Dikriminalisasi Kasus Hukum Suaminya : Ada Apa Dengan Polres Pelabuhan Belawan

191 ABDI SUMARNO

Menurut Sanusi, tanpa adanya kritik maka daerah tidak akan maju dan jika pemimpin daerah anti kritik, pihaknya pasti akan melakukan perlawanan.

“Dodo Arman ini melakukan klarifikasi dengan baik dan yang lucunya lagi bahwa secara tehnis proses pelaporan dan proses peliputan sudah benar, tapi yang kami sayangkan Polda Sumsel mengusut kasus ini, ini lucu,” katanya.

Selain itu, salah satu pendemo, Iqbal Tawakal, menilai PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang diduga terkenal anti kritik, sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya sebagai pejabat public tentunya harus lebih professional dalam menjalankan tugas dan tentunya dapat menjaga kondusivitas daerah sampai proses pemilukada 2024 selesai.

“Save Dodo Arman. PJ Bupati Muara Enim diduga telah menciderai demokrasi dengan Tindakan melakukan ancaman dengan melaporkan kawan kami dari elemen insan pers dan penggiat anti korupsi ke Polda Sumsel, lantaran adanya pengaduan masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel TA. 2021,” katanya.

Hal-hal seperti ini menurut Iqbal seharusnya tidak perlu terjadi, seyogyanya seorang kepala daerah tidak boleh anti kritik apalagi kritik yang sifatnya membangun, tentunya yang paling penting adalah seorang kepala daerah yang dijabat oleh seorang PJ harus lebih mengedepankan kinerjanya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat.

“Karena menurut data yang kami dapat dari BPS Sumsel per Februari 2024 kabupaten Muara Enim menempati angka inflasi paling tinggi se Sumsel sebesar 4,63 persen dengan IHK 106,98. Ini menunjukan bahwa selama masa jabatannya sebagai PJ Bupati Muara Enim tidak menunjukan kinerja yang baik dalam mengendalikan Tingkat inflasi, sedangkan pengendalian inflasi merupakan atensi oleh pemerintah pusat,” jelas Iqbal.

Hal senada juga dikemukakan salah satu pendemo Dodo Arman menilai kinerja PJ Bupati Muara Enim telah gagal membawa Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik.

Dia mendesak PJ Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel untuk menghentikan segala macam bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, LSM, Ormas dan Wartawan.

“Mendesak PJ Gubernur Sumsel untuk segera memberikan rekomendasi tasa pencopotan Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan meminta kepada Kemendagri RI untuk mencopot dan mengevaluasi kinerja PJ Bupati Muara Enim yang dinilai telah gagal,” katanya.

Perwakilan Biro Pemerintahan Pemprov Sumsel Yunan Helmi menghargai dan mengapresiasi kritik yang disampaikan massa Aliansi Aktivis Sumatera Selatan (AASS).

“Apa-apa yang disampaikan tadi akan kami sampaikan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi untuk diadakan analisa dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dimasa datang,” katanya.