H.M.Sukiman Azmy, Rapat Bahas PMK Bersama Menko Merves Luhut Binsar Panjaitan.

H.m.sukiman Azmy, Rapat Bahas Pmk Bersama Menko Merves Luhut Binsar Panjaitan.

Liputan4.Com – Lombok Timur, NTB – Bupati Kabupaten Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy mengikuti rapat koordinasi Progress Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Provinsi Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. Rapat berlangsung secara virtual dari Rupatama Kantor Bupati. Rabu (10/08/2022)

H.m.sukiman Azmy, Rapat Bahas Pmk Bersama Menko Merves Luhut Binsar Panjaitan.


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Merves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan arahan agar Bali tetap memberlakukan status khusus penguncian wilayah (lockdown) sampai perhelatan G-20 Indonesia.

Ditegaskannya nol kasus terlaporkan untuk wilayah Bali wajib dipertahankan. Sementara kepada NTT, Menko meminta agar dapat mempertahankan status hijau melalui implementasi disiplin zonasi lalu lintas serta bio-security yang ketat.

Kepada Sulawesi Selatan Menteri Luhut meminta segera menyelesaikan vaksinasi yang sudah dialokasikan di awal Agustus. Capaian vaksinasi, harapnya, dapat dikawal dengan baik sehingga dalam waktu satu bulan alokasi awal di bulan Agustus berupa 115.000 dosis vaksin untuk Sulsel dapat dioptimalkan.

Harapan sama juga disampaikan untuk kawasan Bali dan NTB, yaitu agar capaian vaksinasi lebih dari 90% di akhir Agustus.

Menghindari kendala terhambatnya penyediaan obat-obatan dan vitamin, Menteri Luhut memerintahkan agar menghitung kebutuhan, memeriksa ketersediaan dan kondisi rantai pesediaan.

“Tidak boleh ada kondisi dimana peternak tidak dapat menemukan suplai obat atau vitamin,” ujarnya.

Luhut juga meminta agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dilibatkan secara aktif dalam operasional lapangan, termasuk kegiatan vaksinasi, pengobatan, testing dan edukasi kepada peternak.

Terakhir, Ia mengimbau agar Kementan dan satgas BNPB memastikan Dinas Peternakan, POV, serta TNI/Polri menerima semua materi, baik SOP, infografis, maupun juknis dalam paket yang terpadu, untuk diteruskan sampai kebawah dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat, utamanya peternak.

Kepala BPKAD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Lombok Timur mendampingi Bupati pada rakor tersebut.(red)