Gubernur Kalsel Serahkan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
GAMBUT – LIPUTAN 4.COM. Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor didampingi Ketua (TP) PKK Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor menyerahkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana dan Kawasan Kumuh Tahun 2024, untuk masyarakat di 13 kabupaten kota di Kalsel bertempat di pematang panjang Gambut, Jum’at (31/05/24).
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan, penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah kepada masyarakat yang terkena banjir beberapa tahun lalu,” ucap Gubernur Kalsel.
“Jadi ini bentuk kepedulian dari Pemerintah agar dapat meringankan masyarakat yang dapat dikatakan rumahnya terkena dampak musibah sehingga tidak layak huni. Agar mereka mendapatkan rumah yang layak huni kembali,” katanya.
Menurutnya, bantuan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bantuan ini bersumber dari dana APBD yang sejatinya berasal dari rakyat,” terangnya.
“Bantuan ini bersumber dari APBD yang sejatinya dari pajak kendaraan maupun yang lainya, jadi dari rakyat kembali untuk rakyat,” ungkapnya.
Ia berharap tahun depan bantuan rumah tidak layak huni korban bencana maupun kawasan kumuh akan terus ditingkatkan,” ucap Gubernur Kalsel.
“Kita harapkan program ini terus ditingkatkan. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan RTLH ini,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang sama, Gubernur Kalsel juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK yang diwakili oleh anggota Komisi 3 DPRD Provinsi, Isra Ismail, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Diantaranya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi, Ibu Hj Mursyidah Aminy, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi, Ibu drh Hj Suparmi dan Kepala Dinas Kominfo Kalsel, H Muhammad Muslim.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalsel, Hj Mursyidah Aminy menyampaikan, bahwa tahun ini pemerintah provinsi melakukan melaksanakan rehabilitasi rumah sebanyak 865 RTLH korban bencana dan kawasan kumuh di 13 kabupaten kota,” Ucapnya.
Dan untuk rehabilitasi rumah yang terbanyak adalah dari kabupaten Banjar sekitar 300 unit lebih rumah yang dibantu untuk melakukan rehabilitasi rumah tersebut,” Ucapnya.
“Jadi ini bentuk kepedulian dan meringankan masyarakat yang dapat dikatakan rumahnya terkena dampak musibah sehingga tidak layak huni. Agar mereka mendapatkan rumah yang layak,” katanya.
Menurutnya, bantuan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bantuan ini bersumber dari dana APBD yang sejatinya berasal dari rakyat.
“Bantuan ini bersumber dari APBD yang sejatinya dari bayar pajak kendaraan maupun yang lainya, jadi dari rakyat untuk rakyat,” ungkapnya.
Ia berharap tahun depan bantuan rumah tidak layak huni korban bencana maupun kawasan kumuh akan terus ditingkatkan.
“Kita harapkan program ini terus ditingkatkan. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan RTLH ini,” ujarnya.
“Ditambahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Aminy, menyampaikan, bantuan sosial rehabilitasi rumah bagi korban bencana melalui dana APBD Kalsel Tahun Anggaran 2024 ini telah dianggarkan sebanyak 750 unit tersebar di 11 Kabupaten dan Kota di antaranya Kabupaten Balangan 25 unit, Banjar 298 unit, HSS 20 unit, HSU 20 unit, HST 24 unit, Batola 200 unit, Banjarmasin 20 unit, Tabalong 30 unit, Tanah Laut 98 unit, Tanah Bumbu 10 unit, Tapin lima unit,” terangnya.
Sedangkan program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kawasan kumuh sebanyak 115 unit yang tersebar di 12 Kabupaten dan Kota di antaranya Kabupaten Banjar 20 unit, Barito Kuala 10 unit, Tanah Laut 5 unit, HST 10 unit, Tabalong 10 unit, HSU 10 unit, HSS 10 unit, Tanah Bumbu 10 unit, Kotabaru 10 unit, Banjarmasin 10 unit, Banjarbaru lima unit,” tambahnya.
“Jadi program RTLH tahun 2024 totalnya sebanyak 865 dibagi menjadi dua, pertama program rumah bagi korban bencana sebanyak 750 unit dan program PK-RTLH) di kawasan kumuh di tahun 2024 sebanyak 115 unit.
Untuk Anggaran 1 unit rumah kita anggarkan sebesar Rp 20 juta, terdiri dari pengadaan bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp. 2,5 juta,” kata Mursyidah.
“Pembangunan perumahan dan pemukiman tidak hanya sebagai pemenuhan tempat tinggal saja, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan menjadi bagian penting dari komponen untuk menurunkan kemiskinan di masyarakat,” pungkasnya (IWAN L4/Bidi).
Pos terkait
Tidak ada komentar