Gertakan Indonesia untuk Halau Kapal China yang Klaim Natuna

Sejumlah kapal China kembali masuk ke wilayah perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal-kapal pencuri ikan tersebut bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menyebut wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara sebagai kedaulatan mereka, yakni area penangkapan ikan tradisional atau dikenal dengan istilah nine dash line.

Tak ayal, masuknya kapal China di Natuna mendapat protes keras dari pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tak akan pernah mengakui nine dash line China atas daerah perairan Natuna.

Berikut sejumlah protes yang disampaikan pejabat pemerintahan terkait masuknya kapal China ke wilayah perairan Natuna:

 

  • China Diklaim Langgar Unclos

Retno mengatakan China telah melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982. Menurutnya pemerintah Indonesia tidak akan mengakui nine dash line China di perairan Natuna.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama Unclos 1982,” kata Retno Marsudi di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (3/1).

“Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui Unclos 1982,” tambahnya.

Retno menuturkan China seharusnya menghormati segala isi kesepakatan yang ada di Unclos. “China merupakan salah satu partij dari Unclos 1982, Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari Unclos 1982,” ungkap Retno.

Retno juga memastikan Indonesia akan memperkuat keamanan wilayah perairan Indonesia.

  • RI Tak Perlu Negosiasi dengan China

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menegaskan Indonesia tak perlu lagi membuka pintu negosiasi dengan China terkait sengketa di Laut Natuna Utara.

Hikmahanto menilai penolakan tersebut sudah dapat diprediksi. Menurutnya, Pemerintah China tidak menganggap adanya ZEE Indonesia di Natuna Utara.

“Menurut Juru Bicara Kemenlu China (31/12), Coast Guard China justru sedang menjalankan tugasnya melakukan patroli dan menjaga wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Cina (traditional fishing right),” ungkap Hikmahanto.

Menurutnya bila China tidak mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara, demikian pula Indonesia harus tetap konsisten untuk tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan China.

“Atas dasar sikap Indonesia ini, bagaimana mungkin Indonesia bernegosiasi dengan sebuah negara yang klaimnya tidak diakui oleh Indonesia?” ujarnya.

Hikhmahanto menilai sikap Indonesia yang konsisten ini telah mendapat penegasan dari Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam penyelesaian sengketa antara Filipina melawan China.

Dalam putusannya PCA, tidak mengakui dasar klaim China atas 9 garis putus (9-dash) maupun konsep traditional fishing right. Menurut PCA, dasar klaim yang dilakukan oleh pemerintah China tidak dikenal dalam 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) di mana Indonesia dan China adalah anggotanya.

Selain itu, Indonesia tidak mungkin bernegosiasi dengan China karena masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan 9 garis putus dan traditional fishing right yang diklaim oleh China.

Lanjut Hikmahanto, ketergantungan Indonesia atas utang luar negeri asal China tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan pemerintah untuk bernegosiasi dengan pemerintah China.

“Justru bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara,” tuturnya.

  • Pasukan TNI Disiagakan

TNI juga menanggapi masuknya kapal China di perairan Natuna. Melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I mengerahkan pasukan untuk Operasi Siaga Tempur di Natuna.

Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur. Hal ini dilakukan sebagai respons atas adanya pelanggaran di wilayah perairan laut Natuna Utara.

“Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020,” kata Yudo.

Yudo mengatakan operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1. Sejumlah KRI dan pesawat juga dikerahkan dalam siaga operasi tempur itu.

“Alutsista yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat Intai Maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna,” jelas dia.

Yudo menambahkan operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

  • Pasukan Bamkala Ditambah

Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman memastikan akan menambah anggota keamanan di sekitar perairan Natuna. Selain itu, Bakamla juga dibantu oleh personel TNI AL.

“Pasti ada (penambahan). TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi damai saya bilang memang Bakamla di depan,” ujar Taufiq saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam.

Penambahan armada di lapangan, menurut Taufiq, lumrah dilakukannya. Keputusan ini bisa langsung diambil sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

“Jelas, saya saja sudah kirim lagi kok (armada tambahan). Itu dinamika. Jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu, itulah sikap kita,” ucap Taufiq.

Disinggung mengenai strategi apa yang akan digunakan nantinya, Taufiq enggan merinci. Namun ia memastikan segala hal yang diperlukan untuk meneguhkan klaim Indonesia atas Natuna.

  • Penyerangan Coast Guard China Tak Ada Kaitannya Dengan Penggantian Menteri Susi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah tudingan yang menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tak tegas dalam menindak kapal-kapal asing yang masuk ke Perairan Natuna.

Sebelumnya, di era Susi Pudjiastuti, kapal asing sudah mulai jarang terlihat.

“Jadi begini, jangan dibilang setelah Pak Edhy ini lebih banyak kapal asing masuk, itu tidak betul itu, tidak benar, saya ulangi sekali lagi tidak benar,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Luhut mengatakan KKP dibawah kepemimpinan Edhy Prabowo sudah menjalankan tugasnya pengawasannya. Hanya saja, jumlah penjaga pantai di Indonesia jauh lebih sedikit ketimbang negara lainnya. Khususnya dari China.

“Karena kami punya data lengkap kok, KKP itu masih bergerak tetapi memang intensitasnya coast guard kita belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya juga terbatas,” ujarnya.

Keterbatasan itu dicontohkan saat pihak pemerintah ingin mengatasi penyelundupan nikel. “Kemarin misalnya kita mau mobilisasi penanganan nikel yang diselundupkan dari sana, itu ada berapa puluh kapal kita pindah ke sana semua. Kita kan belum mampu di barat, di situ orang lain datang masuk, anu kan dia, begitu,” jelas Luhut.

“Ya kalau kau, barang kau, tidak kau jaga, ya orang datang lah. Coba kamu tidak jaga rumahmu, kan orang datang kan. Ya kita perbaiki penjagaan kita, tapi bukan si coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy, tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu,” tutupnya.

Leave a Reply