x

Gempur Rokok Ilegal Satpol PP Pamekasan Gelar Bimtek Operasi Barang Kena Cukai

waktu baca 2 menit
Kamis, 6 Jun 2024 15:30 0 17 CHALIK

PAMEKASAN, LIPUTAN4.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Madura menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal 2024, yang diselenggarakan di Azana hotel. Rabu (05/06/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Kodim 0826 Pamekasan, perwakilan dari Polres Pamekasan, Perwakilan dari Kajari Pamekasan, Satpol PP dan dari Beacukai Madura.

Badan Pemeriksaan Bea dan Cukai Ari Rusalam menjelaskan adanya program Bimbingan Teknis membuat orang tidak salah persepsi dalam pemberantasan rokok ilegal,

Menurutnya, pada intinya Bimtek ini menekankan kepada petugas agar melakukan operasi kepada masyarakat dengan mengedepankan edukasi dan secara humanis.

Rusalam memungkasi bahwa kegiatan semacam ini sering dilakukan oleh pihaknya dengan Satpol PP Pamekasan , namun terkadang personilnya terbilang masih baru, makanya diberikan kegiatan semacam bimtek untuk bisa menambah pengetahuan dan wawasannya

Sementara Kepala Satpol PP Pamekasan melalui Sekretaris Firman Wahyudi Menyampaikan bahwa Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan  kapasitas masyarakat dan kelompok lainnya dalam hal mengumpulkan informasi peredaran rokok ilegal.

Selain itu, bimtek ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasinya untuk berperan aktif masyarakat untuk melakukan penekanan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, hal ini sesuai dengan tema sosialisasi ini mengajak kepada masyarakat Budayakan Peredaran Rokok Legal,  dapat memberikan dorongan untuk menekan rokok ilegal

Menurutnya, DBHCHT ini merupakan program pemerintah melalui barang kena cukai yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat pula, seperti program UHC sebagai bentuk program Pemkab Pamekasan melalui DBHCHT adalah pengobatan gratis (UHC) pembangunan fasilitas umum, operasional kesehatan, pengadaan alat kesehatan, bantuan sosial untuk pelaku pertembakauan dan lainnya.

“DBHCHT merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan berdasarkan persentase tertentu, dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi,” kata Firman Wahyudi.

Sementara cukai hasil tembakau merupakan pungutan yang digunakan atas barang kena cukai berupa tembakau yang meliputi sigaret kretek, cerutu, rokok daun tembakau iris dan pengolahan tembakau lainnya. Yang bertujuan sebagai pengendali konsumsi, karena semakin banyak mengkonsumsi rokok maka tidak baik pada kesehatan maupun lingkungan.

Masyarakat diberi pilihan untuk membeli barang dengan harga bercukai atau tidak beli, sehingga masyarakat nantinya cenderung tidak memilih rokok yang tidak bercukai,” ujarnya.

Untuk diketahui berdasarkan peraturan Kemenkeu RI Nomer 2015/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi hasil tembakau dana bagi hasil (DBH).

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stik Famika Makassar
LAINNYA
x
x