Galang Tandatangan, Mabes N.G.O Pamekasan Bersama Rakyat Sepakat Lanjutkan Persoalan Mobil Sigap dan TPP ASN Ke KPK dan Mendagri

Galang Tandatangan, Mabes N.g.o Pamekasan Bersama Rakyat Sepakat Lanjutkan Persoalan Mobil Sigap Dan Tpp Asn Ke Kpk Dan Mendagri

Liputan4.com, Pamekasan // Galang Tandatangan, Mabes N.G.O Pamekasan bersama rakyat sepakat melanjutkan penuntasan dugaan kasus mobil sigap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) untuk ASN ke Kantor KPK dan Mendagri di Jakarta

Giat Aksi yang dilakukan oleh Mabes NGO Bersama Rakyat sepakat Penuntasan Dugaan kasus Mobil sigap di kabupaten pamekasan yang terus Menggelinding di jalanan.


Pasalnya, Persoalan Mobil sigap yang di tangani kajari pamekasan belum tuntas, sehingga para demonstran bersama rakyat Berkometmen dan bertekat untuk melanjutkan kasus tersebut ke kantor KPK di jakarta.

sementara dalam aksi kali ini ada 10. korlap aksi di antaranya abdus marhaen salam dan sinal menyampaikan dalam orasinya kami akan melanjutkan misi perjuangan ini ke kantor KPK dan Mendagri, agar TPP ASN Bisa di cairkan dan kasus mobil sigap segera di tuntaskan.

Galang Tandatangan, Mabes N.g.o Pamekasan Bersama Rakyat Sepakat Lanjutkan Persoalan Mobil Sigap Dan Tpp Asn Ke Kpk Dan Mendagri

“Bersama rakyat kami Berkometmen dan bertekat untuk melanjutkan kasus tersebut ke kantor Mendagri dan KPK di Jakarta, pasalnya persolan mobil sigap yang ditangani Kejari Pamekasan sampai saat ini belum juga tuntas,”tegasnya

Menurutnya, antusias Rakyat pamekasan sangat Luar biasa baik dari kalangan abang Becak, penjual asongan dan dari masyarakat yang melintas memberikan dukungan tandatangan yang di bubuhkan di kain panjang 1000 M, serta memberikan bantuan uang untuk biaya aksi dan transport aksi menuju kantor KPK dan Mendagri di jakarta.

Perlu di ingat Bahwa TPP merupakan Hak ASN sebagaimana di atur dalam PP NO 12 thn 2019. Tentang pengelolaan keuangan daerah pemerintah, keputusan dalam negeri nomor 061-5449 thn 2019. Tentang tatacara persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai ASN serta perbub no 7 thn 2019.

TPP di berikan kepada ASN berdasarkan kelas jabatan kinerja dengan mempertimbangakan tingkat kehadiran,capaian kinerja secara obyektif, sehingga mampu dan diharapkan bekerja secara profesional maksimal serta konstruktif.

Berdasarkan pantauan terdapat karton Bertuliskan KPK segera ambil alih kasus mobil sigap di kabupaten Pamekasan, dan mendagri harus tetap berkometmen untuk mencairkan TPP ASN di kabupaten Pamekasan.