News  

Driver Ojek Online: Kita Tidak Bisa Terima Ada Penurunan Tarif Lagi

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). Permenhub No.12 tahun 2019 mengatur empat hal yakni, keselamatan, kemitraan, suspensi mitra driver dan biaya jasa atau tarif ojek online.

Kabar penurunan tarif ojek online di wilayah Jakarta mendapat kritikan pedas dari asosiasi ojek online (ojol). Mereka menilai tarif saat ini saja masih kurang ideal sehingga tak terima jika ada penurunan lagi.


Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono menyayangkan Kementerian Perhubungan tidak berdialog dengan pihak driver terkait wacana penurunan ini. Wacana penurunan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berdasarkan survei semata juga dikritik oleh pihak driver.

Itu kita tidak bisa terima ada penurunan tarif lagi. Apapun alasannya karena hasil survei Kemenhub, itu kita tidak bisa terima,” ujar Igun kepada Liputan4.com, Rabu (12/6/2019).

Saat ini tarif minimal ojek online di Jabodetabek antara Rp 2.000 – Rp 2.500 per kilometer. Dengan demikian, tarif 4 kilometer pertama adalah Rp 8.000 dan maksimal Rp 10.000.

Pihak Garda pun mengajak agar Kemenhub membuka dialog dengan pihak driver, sebab sejauh ini survei lapangan Kemenhub tidak melibatkan driver.

“Jadi bisa disampaikan bahwa driver ojol sendiri dari organisasi belum diajak dalam melakukan evaluasi. Jadi baru sepihak dari survei lapangan, tapi tidak melihat dari sisi drivernya,” jelas Igun.

Lebih lanjut, jika keputusan Kemenhub sepihak, Garda khawatirkan timbul gejolak yang justru membuat aturan jadi tidak tegas dan merugikan semua pihak.

Bulan lalu pun driver ojek online, yakni Gojek, sempat mengancam melaksanakan mogok nasional karena tarif sempat turun. Akan tetapi batal karena aturan mendadak berganti dan tarif kembali naik.

“Para driver dilibatkan (dalam mengambil keputusan) agar tidak timbul gejolak di kemudian hari yang akibatnya aturan dicabut,” jelas Igun.