DPMD Lutim Gelar Sosialisasi PP No 11 Tentang BUM Desa Dan Perbup No 21 Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Kec. Wotu.

Reporter: Biro Luwu Timur Kategori: Pemerintahan, Sulawesi Selatan
  • Bagikan
DPMD Lutim Gelar Sosialisasi PP No 11 Tentang BUM Desa Dan Perbup No 21 Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Kec. Wotu.

Luwu Timur- Kegiatan sosialisasi peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang BUM Desa dan peraturan Bupati Nomor 21 Tata cara pengadaan barang jasa diselenggarakan oleh DPMD Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan di Aula Kantor Camat Wotu.
(23/6/2021).

Kegiatan tersebut dihadir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Timur Erwin selaku Sekretaris Dinas dan kepala Inspektur Luwu Timur, Pembawah Materi Salam Latif, Abdi mewakili DPMD, Tenaga Ahli Pembangunan Ekonomi Desa Yusdanial.

Para peserta yang hadir berasal dari Unsur kepala Desa se- kecamatan Wotu dan para sekretaris Desa dan Para BPD wilayah kecamatan Wotu, serta pendamping Desa kecamatan dan pendamping Desa Teknik Infrastruktur, para PLD.

I Wayan Salem, mewakili Camat Wotu yang tidak sempat hadir karena bertepatan dengan agenda Dinas ditempat lain, membuka acara tersebut, dalam sambutannya Pak Wayan mengungkapkan bahwa pentingnya kegiatan sosialisasi terkait peraturan pemerintah No. 11 tentang BUM Desa dan peraturan Bupati No. 21 terkait tata cara pengadaan barang dan jasa.

“sosialisasi kali ini kiranya dapat kita ikuti secara saksama sehingga nantinya kita dapat terapkan dalam lingkup pemerintahan Desa”. Ungkap Wayan.

Kepala Inspektorat Luwu Timur Salam Latif dalam acara tersebut menjelaskan Mengenai Bum Desa, bahwa Pengawas Bum Desa yang ditunjuk dalam musyawarah Desa memiliki kewenangan untuk mengetahui kondisi keuangan Bum Desa, Bahkan dapat menunjuk audit independent jika diperlukan.

“Pengawas memiliki kewenangan untuk mengetahui kondisi keuangan Bum Desa, bahkan dapat menunjuk Auditor independent jika diperlukan” jelas salam

Secara terpisah disambung Yusdanial mengungkapkan perbedaan mendasar dalam defenisi pengurus oprasional BUM Desa ” ada perbedaan mendasar dalam defenesi pengurus operasional Bum Desa, dikatakan dalam PP 11 bahwa ketua Bum Desa dipilih dalam musdes dan disebut sebagai pengurus operasional, adapun sekretaris dan bendahara adalah statusnya sebagai pegawai Bum Desa yang diangkat oleh pelaksana operasional” Ungkap pendamping Ekonomi Desa tersebut

Abdi selaku Narasumber ketiga mengenai Peraturan Bupati Luwu Timur No. 21 tentang tata cara Pengadaan barang dan jasa, juga memaparkan, bahwa Sekretaris Desa memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan desa karena sekdes berfungsi dalam melakukan verifikasi dokumen anggaran kegiatan. “Sekdes itu besar tanggungjawabnya utamanya dalam hal melakukan verifikasi dokumen kegiatan anggaran” paparnya.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan