News  

Diskon Tarif Ojek Online Tidak Dilarang Tapi akan Dibatasi

Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerbitkan aturan terkait pemberian diskon pada transportasi online semisal ojek online, pada akhir Juni.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan, kebijakan tersebut dibuat bukan untuk melarang atau bahkan meniadakan pemberian diskon ojek online, melainkan untuk membatasi semata.


Saya mau meluruskan. Aturan itu dibuat bukan untuk melarang diskon. Diskon masih bisa, dengan catatan ada batasan, seperti batasan harga dan waktu. Batasan itu nanti ditentukan oleh Kemenhub,” jelas dia kepada Liputan4.com, Rabu (12/6/2019).

Dia menyebutkan, batasan ini dibuat agar tidak terjadi potensi predatory pricing pada pihak aplikator yang saling mematikan lini usaha pesaing.

“Soalnya kami melihat ada potensi predatory pricing. Diskon ada batasannya. Kalau arahnya tidak sehat, itu dilarang. Kita mau menjaga sustainibility industri ojek online,” tuturnya.

“Sudah ngomong ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Itu (pemberian diskon) boleh dalam ilmu marketing, tapi ada aturannya,” dia menambahkan.

Budi pun menyatakan, pemerintah masih terus mau menjaga industri ojek online, sebab sudah banyak masyarakat yang bergantung kepadanya, khususnya pihak pengemudi.

“Iya, karena sudah banyak orang yang berprofesi sebagai pengemudi online. Penghasilannya juga terhitung mencukupi, dan dipakai untuk menafkahi keluarga,” ujar dia.

Untuk keberlanjutan aturan diskon ojek online ini, ia mengatakan, Kemenhub pada Kamis (13/6/2019) esok hari akan coba bertemu dengan pihak Asosiasi Driver Online (ADO) untuk menjelaskannya lebih lanjut.

“Besok saya akan ketemu dengan Asosiasi Pengemudi Online untuk membicarakannya,” pungkas Budi.