Liputan4.com, Palembang – BPI KPNPA RI DPW Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa terkait adanya dugaan KKN di Dinas PU Kabupaten Muara Enim di halaman mapolda Sumsel, senin (24/6/24).
Ketua BPI KPNPA RI DPW Sumsel Feriyandi, SHDM., dalam siaran persnya mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 26 (2) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan bahwa : setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan, selama 60 hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan hingga 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta.
Temuan :
Kami meminta Polda Sumatera Selatan untuk mengawasi tender Proyek di Kabupaten Muara Enim Dan Kasubdit Siber Untuk Memanggil Beberapa oknum yang mencoba mengkondisikan Proyek-proyek ULP Muara Enim yang diduga adanya Intervensi dan pengkondisian terhadap beberapa Paket Proyek di PU Muara Enim dan ULP,
1. DI PU Muara Enim atas nama Ilham Sudiono dan M. Yusuf.
2. DI ULP atas nama Sony Prihartono selaku kabag dan Bambang eksekutor bawah anggota Pokja.
3. Dari swasta atas nama Ludi timses PJ pengumpul dana.
4. Kami meminta Kasubdit siber untuk melakukan pemanggilan agar Pelelangan Proyek di Muara Enim tidak terjadi pengkondisian dan Intervensi dari pihak manapun sekarang Muara Enim lagi rawan pengambilan Proyek Dari Orang-Orang Yang Besar.
Demikianlah surat pengaduan Indikasi ini kami sampaikan, besar harapan agar laporan atau aduan yang disertai permintaan ini, dapat segera ditindaklanjuti demi terjadinya perubahan yang lebih baik dan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktek-praktek tindak pidana korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Massa aksi diterima oleh Staff Dirkrimsus Polda Sumsel Adam.
Tidak ada komentar