Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja.

  • Bagikan
Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja.

Liputan4.com.Gorontalo.

Dua pengacara muda, dari Kantor R2 Law Office Gorontalo sejak hari Selasa, 03 November 2020 sudah berada di Jakarta, dalam rangkaian memperjuangkan hak-hak masyarakat Provinsi Gorontalo. Selasa (10/11/2020)

Kedua pengacara muda adalah Rovan Panderwais Hulima, S.H., dan Ryan Nasaru, S.H., pada Kamis, 05 November 2020 telah bertemu dengan salah satu pakar hukum ilmu tata negara yang sering tampil di beberapa media televisi nasional yakni Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., yang pernah beraktivitas sebagai Staf Khusus Menteri Sekertaris Negara pada tahun 2006.

Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja. Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja.

Saat di konfirmasi melalui Chat Whatsapp, dalam pertemuan tersebut menurut, Rovan. P. H. S.H., yang didampingi Ryan, N. S.H., mereka bertiga membahas tentang UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dari hasil pembahasan tersebut, “Terkait dengan beberapa klaster dalam pasal per pasal hampir seluruh tidak berpihak dan bahkan cendrung merugikan, kata Rovan melalui keterangannya Via Whatsapp.

Rovan Panderwais Hulima, S.H., menyampaikan bahwa dirinya dan Ryan Nasaru, S.H., telah mendaftarkan judicial review atau kajian kembali Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, khususnya beberapa pasal yg dianggap merugikan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (09/11/20020).

Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja.

Lanjut Rovan, S.H., bahwa Judicial review bisa dilakukan dengan mengajukan uji materiil atau uji formil terhadap UU. Ketentuan itu telah diatur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.

Uji materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara uji formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, kata Rovan.

Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja.

Judicial review terhadap Cipta Kerja sebagai cara yang konstitusional. “Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu, Hakim MK harus teliti menyikapi hal ini demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” ungkap Rovan, S.H.

Datangi MK, Perjuangkan Hak Masyarakat yang Dikebiri Lewat UU Cipta Kerja.

Hal ini juga di benarkan oleh Ryan Nasaru, S.H., pengacara muda yang berpenampilan beda dengan rambut terurai, menambahkan bahwa Provinsi Gorontalo salah satunya daerah yang gugat UU Cipta Kerja di MK, inilah cara kami mengsuport rekan-rekan pemuda dari beberapa aliansi dan mahasiswa di Gorontalo yang telah melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan UU Cipta Kerja, terangnya.

“Demi memperjuangkan hak-hak masyarakat provinsi gorontalo yang di kebiri lewat UU Cipta Kerja, kami berdua datang ke MK,” pungkas Ryan Nasaru

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

34
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

16
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

65
0
0

Kegiatan Soft Opening Wisata Pantai Muara Indah Suak

34
1
0