News, NTT  

Data BST Di TTS Kacau Balau,Sekdin Akui Dinsos Tidak Siap.

Data Bst Di Tts Kacau Balau,Sekdin Akui Dinsos Tidak Siap.

Soe.Liputan4.com

Banyak keluhan terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat menjadi sorotan pansus LKPj DPRD TTS karna data tersebut dinilai amburadul.


Hal ini dibuktikan dengan banyak temuan di lapangan  pengaduan masyarakat.

Temuan berupa pendobelan,orang mampu yang juga peroleh bantuan dan sebagainya.
Pansus LKPj DPRD TTS pun akhirnya mengundang pihak terkait untuk melakukan klarifikasi rabu( 17/6/2020) di ruang Banggar DPRD TTS.

Salah satu anggota pansus Thomas lopo mengatakan data penerima bantuan di TTS kacau balau sehingga Ia meminta Dinsos jangan cuci tangan.

Menurutnya Dinsos  katakan data dari pusat padahal  data ada dibawah pusat artinya data kementerian sosial pasti dapat data dari daerah karna itu perlu koordinasi dengan pemerintah tingkah bawah.

"Kami minta lakukan validasi datang ulang sehingga jangan amburadul seperti sekarang ini,ujar Politisi PKB ini.

Lebih lanjut  kata Thomas,mungkin Dinsos  sudah kerja maksimal namun dikejar waktu ,karna itu perlu  kerja cepat dan berpikir cepat.

Hal yang sama diungkapkan Marthen Tualaka yang mengatakan dinsos harus komunikasi dengan kepala desa untuk dapat data yang akurat.
Karna banyak pengaduan masyarakat terkait amburadulnya data penerima BST.

Anggota Pansus yang hadir saat itu mencecar berbagai pertanyaan kepada pihak Dinsos.
Sementara itu Dinas sosial melalui Sekretaris Dinas, Adrian Penturi pada kesempatan tersebut mengakui bahwa ada yang terima bantuan  setelah itu tidak terima lagi pada bulan berijutnya bahkan ada yang kelewatan karna itu akan dilakukan pembenahan.

Menyangkut data penerima bersumber dari Data Terpadau Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sebelum penyaluran pihaknya  berkoordinasi dengan pihak pos giro.

"Kita akui ada yang kelewatan dan akan ada pembenahan.Laporan yang masuk akan  ditindaklanjuti",ujarnya

Ia juga mengaku Dinas tidak siap  karna adanya Covid 19 sehingga data yang ada dipakai Dinas  sambil verikasi namun  ada kendala yakni  dana yang tidak masuk dalam DPA.

Dirinya juga mengatakan Dinsos telah menyediakan loket sehingga jika ada keluhan bisa disampaikan melalui loket tersebut.(S80)

[zombify_post]