CSR Lampung Selatan Tak Transparan, Sejumplah Ormas dan LSM Geruduk OPD dan Kantor Bupati

Csr Lampung Selatan Tak Transparan, Sejumplah Ormas Dan Lsm Geruduk Opd Dan Kantor Bupati

Liputan4 com. Kalianda, Lampung Selatan

Empat Ormas geruduk sejumplah OPD pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terkait dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), oleh pemerintah lampung Selatan, Kamis, (30/09/2021).


Ormas LSM, GMBI, Pemuda Pancasila, Geram dan Ormas Libas. Dengan membawa 200 massa, berunjuk rasa di
Tiga OPD, Kantor dinas Ispektorat, Lingkungan Hidup dan kantor bupati selain berorasi massa juga membawa sepanduk bertuliskan,
a. Dana CSR bukan untuk memperkaya diri atau golongan
b. Hak masyarakat kembalikan ke masyarakat
c. Dana CSR harus bermanfaat dan tepat sasaran
d.Pemerintah bukan hantu,kapan di cari menghilang
e. Dana CSR di Lampung Selatan tidak transparan
f. Masyarakat berhak mengetahui apa itu dana CSR
g. Masyarakat bukan tim nasi kotak pemerintah.

Csr Lampung Selatan Tak Transparan, Sejumplah Ormas Dan Lsm Geruduk Opd Dan Kantor Bupati

Di depan kantor Dinas, Ispektorat Ali Muktamar Ketua ORMAS LSM GMBI Provinsi Lampung salah satu juru bicara pengunjuk rasa berorasi terkait lambatnya penanganan terkait laporan LSM atas dugaan penyelewengan anggaran,
Sedangkan Bupati Lampung Selatan tidak tegas terhadap kinerja Inspektorat tidak menjalankan amanah.

Ali Muktamar di dalam orasinya juga mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif dan ikut mengawasi apa yang sudah menjadi yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat dan bukan hanya demi kepantingan pemerintah saja.

“Adanya sumber dana kegiatan tersebut menggunakan Anggaran Dana CSR atau bukan, dan apabila menggunakan Dana CSR harap memberikan Informasi tentang tatacara Penggunaan anggaran
tersebut secara jelas demi menghindari penyalahgunaan. Salah satu Pendapatan Daerah demi keberlangsungan Perekonomian Daerah butuh transparansi tentang penggunaannya”, Kata Ali

Lebih lanjut kata Ali Ada juga dugaan setoran 2.5 persen setiap perusahaan-perusahaan ke Pemkab Lampung Selatan. Dan juga mak jelas pengunaan anggaran yang di hasilkan CSR, Seperti pembangunan Jembatan Patriot, Taman Edukasi, pembangunan Kalianda Fair dan bedah rumah, tanpa ada kejelasan.

Giliran Panglima GMBI Lampung Selatan Nasrulloh saat berorasi di Kantor Lingkungan Hidup menyampaikan, Bahwa banyak pencemaran lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan namun Dinas Lingkungan Hidup terkesan cuek dan tutup mata dan disinyalir ada permainan antara Dinas Lingkungan Hidup dengan para pemilik prusahaan.(*)