Bupati Lotim NTB, Perintahkan FKDM Kawal Pilkades dan Pemilu 2024. Ciptakan Suasana Kondusifitas, Aman dan Harmonis.

Liputan4.com – Lombok Timur NTB – Bupati Lombok Timur (Lotim) Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur yang menyampaikan isu-isu penting yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, bertempat di pendopo Bupati Lotim, Rabu (25/01/2023)

Isu-isu penting yang dilaporkan FKDM terutama menyangkut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 mendatang dan juga FKDM melaporkan kondisi sosial masyarakat sampai dengan masalah bencana.


Ketua FKDM Lalu Ihsan mengatakan, sebagai ujung tombak deteksi dini berbagai konflik dan ancaman di tengah masyarakat senantiasa bergerak mencari dan mengumpulkan informasi untuk kemudian menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah.

Sementara Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy dalam arahannya meminta agar FKDM untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dengan menyampaikan perlunya pelaporan secara cepat tentunya memanfaatkan teknologi komunikasi sehingga dapat direspon dengan cepat.

KULIAH GRATIS BEASISWA

“Laporan tertulis sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke depan, namun laporan dengan penggunaan teknologi dengan cepat juga harus dilakukan,” tegas Bupati.

Bupati juga memerintahkan kepada jajaran FKDM untuk melakukan deteksi dini dan meminimalisir praktek perjudian pada pelaksanaan Pilkades serentak bulan Maret mendatang.

Karena ditengarai dapat mengganggu keberlangsungan proses demokrasi di tingkat desa tersebut.

“Saya perintahkan kepada FKDM Lotim untuk meminimalisir praktek perjudian dalam Pilkades,”tegasnya.

Ia juga mengingatkan FKDM untuk mulai mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang proses tahapannya sudah mulai berjalan sehingga berjalan aman tentram dan harmonis.

”Kalau ada yang sifatnya sangat penting jangan sungkan diinformasikan langsung kepada saya,” pintanya.

Ditempat terpisah juga Kapolres Lotim,AKBP Hery Indra Cahyono,Sik,MH menegaskan pihaknya mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya praktek-praktek perjudian dalam Pilkades nantinya.

“Yang jelas kami akan menindak tegas kalau terjadinya perjudian dalam Pilkades karena itu sudah masuk melanggar hukum,” pungkasnya.(red)